Pemprov Papua Telah Minta Klarifikasi Mendagri Soal “Papua Contoh Pemda Salah Susun RAPBD”

1611139630324

TIMIKA | Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten Bidang Umum Dr. M. Ridwan Rumasukun meminta klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian atas dugaan pernyataan “Papua Contoh Pemda yang Salah Susun RAPBD” seperti yang diberitakan beberapa media online.

Melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Diskominfo Provinsi Papua, Rabu (201/1/2021), Ridwan Rumasukun mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi pada Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch Andrian yang ikut mendampingi Menteri Dalam Negeri RI saat memberikan penjelasan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Penyusunan RAPBD Tahun 2021 di depan para awak media.

Menurut Ridwan, sesuai dengan keterangan Moch Andrian, saat itu
Menteri Tito tidak menyebutkan nama Pemerintah Daerah bahkan menyebutkan Pemerintah Provinsi Papua salah menyusun RAPBD.

Ditegaskan bahwa APBD merupakan salah satu stimulan fiskal untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Memang ada yang membedakan dari penyusuanan APBD sebelumnya, yang mana pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah harus menggunkana SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dimulai tahapan penyusunan RKPD, KUA, PPAS sampai pada penyusunan RKA-SKPD.

Selanjutnya diikuti tahapan evaluasi RAPBD oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905 – 4079 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 melalui surat pengantar dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Dearah Nomor 905/5464Keuda tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri, didalamnya tidak ada satupun klusal dari hasil evaluasi yang menyatakan “Pemerintah Provinsi Papua salah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021”.

IKLAN-TENGAH-berita

Disebutkan Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubenur Papua Klemen Tinal sangat serius dan konsen terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan sudah 6(enam) kali berturut turut meraih opini WTP dari BPK –RI pada pengelolaan keuangan dan mendapat penghargaan sebagai salah satu Daerah di Indenesia yang dapat mengintegerasi Sistem Informasi Pembangunan dengan Sistem Perencanaan Pemda dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, dan juga secara terus menerus mengedepankan good Governnance yang didukung oleh e-government yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak semua awak media tetap mengedapankan prinsip-prinsip jurnalis benar, kritis, cerdas serta berimbang dan tidak membuat opini-oponi yang tidak menguntungkan ditengah-tengah masyarakat, apalgai pada saat ini dimana banyak musibah di negeri ini, bencana alam di beberapa tempat, ekonomi melamah dan Pandemi Covid-19 yang belum berkahir

“Mari kita semua memberi literasi yang menyejukan bagi masyarakat, untuk kemajuan bagi Papua,” tuturnya.

 

Reporter: Misba
Editor: Aditra

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar