seputarpapua.com

Pengadilan Agama dan Disdukcapil Mimika Tandatangani MoU ‘Paduka SIP’

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
TUNJUK | Bersamwa Wakil Bupati Mimikaz Johannes Rettob, Kadisdukcapil Mimika Slamet Sutejo (kiri) dan Ketua Pengadilan Agama Mimika Supian Daelani (kanan) menunjukkan berita acara penandatanganan 'Paduka SIP'.(Foto: Muji/Seputarpapua)
TUNJUK | Bersamwa Wakil Bupati Mimikaz Johannes Rettob, Kadisdukcapil Mimika Slamet Sutejo (kiri) dan Ketua Pengadilan Agama Mimika Supian Daelani (kanan) menunjukkan berita acara penandatanganan ‘Paduka SIP’.(Foto: Muji/Seputarpapua)

TIMIKA | Pengadilan Agama Negeri Mimika dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Mimika, pada Senin (12/4/2021) melakukan penandatanganan ‘Paduka SIP’ (Pengadilan Agama -Dukcapil Mimika Sistim Integrasi Pelayanan).

Penandatanganan MoU yang dilakukan di Ruang Rapat Pengadilan Agama Mimika disaksikan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob.

MoU ditandai dengan penyerahan akta cerai, kartu keluarga (KK) dan KTP kepada salah satu warga, yang sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama.

Ketua Pengadilan Agama Mimika Supian Daelani mengatakan, kerjasama ‘Paduka SIP’ digagas dalam waktu lima hari. Namun bisa menghasilkan aplikasi yang luar biasa.

Dengan kolaborasi ini masyarakat yang mengajukan perceraian, hasilnya tidak hanya menerima akta cerai. Tetapi juga perubahan atau pembaruan KK dan KTP.

“Klaborasi ini memberikan pelayanan prima. Karena sekali mendayung dua pulau terlampaui. Selain itu, untuk meringankan pencari keadilan. Karena satu kali melangkah mendapatkan 3 produk. Sehingga tidak perlu urus lagi di Dukcapil,” tuturnya

Dijelaskan, Pengadilan Agama merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung (MA).

Di setiap wilayah kota atau kabupaten memiliki dua satker, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Keduanya memiliki kesamaan tugas, menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara.

“Perbedaannya ada pada pada kewenangan. Kalau, Pengadilan Agama sifat kewenangannya, khusus pada hukum perdata untuk umat muslim (khususnya menyangkut perceraian. Sementara Pengadilan Negeri, selain menyenangkan pidana umum juga perdata. Lebih khusus perceraian untuk umat non muslim,” katanya.

Meskipun demikian, katanya, pihaknya dituntut oleh MA untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.

Karenanya melalui perkembangan digital sekarang ini, maka semua hal di pengadilan berbasis elektronik. Mulai penerimaan, pembayaran, pemanggilan, sampai pada persidangan.

Tujuannya untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, serta menekan biaya pendaftaran perkara.

“Kalau secara elektronik lebih murah. Contoh perceraian, secara manual di wilayah kota sekitar Rp700 ribu untuk panjar. Tapi dengan elektronik bisa menekan sampai 50 persen atau Rp350 ribu,” terangnya.

Sementara Kadisdukcapil Mimika Slamet Sutejo menjelaskan, kerjasama ini merupakan perwujudan visi dan misi pimpinan daerah, untuk mewujudkan ‘smart city’ yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

“Kolaborasi ini tidak berhenti di sini, dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Serta akan bekerjasama dengan instansi lain, seperti Pengadilan Negeri dan Kementerian Agama nantinya,” ungkapnya.

SERAHKAN | Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menyerahkan dokumen adminduk kepada salah satu warga disaksikan Forkopimda. (Foto: Muji/Seputarpapua)

 

Pemda Mimika Apresiasi Kolaborasi Paduka SIP

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang turut hadir menyampaikan kebanggaan dan kegembiraannya, terkait kerjasama Pengadilan Agama dan Disdukcapil Mimika.

“Kami sangat mengapresiasi, karena ini merupakan inovasi yang luar biasa, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak susah-susah ke Dukcapil. Serta menghindari adanya calo dan gratifikasi,” tuturnya.

Pelayanan prima yang dimaksudkan dalam kerjasama ini adalah, setelah bercerai masyarakat tidak perlu datang lagi mengurus perubahan KK dan KTP.

Karena apabila putusan sudah ‘incraht’ dari Pengadilan Agama, maka Disdukcapil memproses dan langsung mengirimkan dokumen adminduk secara online ke Pengadilan Agama untuk diserahkan ke bersangkutan.

“Namun demikian, kerjasama ini tidak berhenti setelah launching, dan kemudian tidak jalan. Tapi harus dijalankan dengan baik dan secara berkelanjutan,” ujarnya.

“Serta terus gandeng pihak lain. Hari ini dengan Pengadilan Agama, namun dilanjutkan dengan kerjasama bersama pihak-pihak lainnya. Untuk ini, Pemda Mimika sangat mengapresiasi kolaborasi yang luar biasa ini,” ungkapnya.

 
Reporter: Mujiono
Editor: Misba
Berita Terkait
Baca Juga