TIMIKA | Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, menerima kunjungan kerja Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Jayapura, Papua, pada Senin, 30 Januari 2023.
Kunjungan kerja ini, dikutip dari laman Papua.go.id, lebih kepada silaturahmi antara kedua pimpinan daerah. Namun disela itu turut membahas masalah penganggaran, aset, hingga hal-hal terkait lainnya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A. Yudianto.
Penjabat Gubernur Kondomo mengapresiasi pertemuan tersebut. Dia berharap lewat pertemuan itu dapat terbangun satu sinergi untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan.
“Kita silaturahmi ke provinsi Papua selaku provinsi induk, ada beberapa hal yang kita bahas bersama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan,” terang Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
“Ada kewenangan-kewenangan yang dikelola oleh provinsi induk maupun kami di provinsi baru, makanya kita datang berkoodinasi dan diskusikan bersama untuk bagaimana langkah selanjutnya. Sebab kita ingin memastikan administrasi pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya lebih lanjut.
Sementara itu Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang dilakukan turut dibahas pelimpahan pegawai ASN dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan.
“Kita sudah koordinasi dengan provinsi induk, nanti dilakukan penyerahan personel (ASN) termasuk juga dengan program pembangunan yang dilakukan provinsi induk di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kita ingin ada data yang valid sehingga menjadi dasar pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Ia pun menambahkan, kehadiran Provinsi Papua Pegunungan mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat setempat. Di mana Pemprov Papua Pegunungan mendapat lahan seluas 72 hektare untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Penyerahan lahan dari lima suku untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan tanpa minta biaya, namun permintaan masyarakat pemilik hak ulayat agar anak-anaknya harus direkrut menjadi ASN di setiap instansi pemerintahan,” pungkasnya.
