NABIRE | Dua kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) menduduki urutan teratas angka penularan kasus HIV/AIDS, yakni kabupaten Nabire dan Mimika.
Khusus di Provinsi Papua Tengah, penularan kasus HIV/AIDS tertinggi di kabupaten Nabire menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua. Hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 9.412 kasus. Sedangkan di kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7.130 kasus.
Ketua KPA Kabupaten Nabire, Papula Pakage menyebut, pada triwulan pertama periode April 2023, di Nabire jumlah penularan kasus mencapai 9.223. Kemudian pada triwulan kedua bulan Agustus 2023, jumlah kasus dilaporkan meningkat menjadi 9.550, terdapat penambahan sebanyak 327 kasus.
“Kami punya data yang tidak didapat dengan mudah dan dari orang lain, melainkan kami turun lapangan dan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan,” kata Ketua KPA Nabire, Papula Pakage, saat ditemui media ini, Selasa (19/9/2023).
“Misalnya, dalam bulan Agustus masuk September, ada tujuh orang yang datang periksa dan lima orang positif. Ada juga tiga orang periksa, satunya positif. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa Nabire akan bertambah di triwulan berikut, dan fenomena gunung es menang benar-benar ada,” lanjutnya.
Dengan jumlah kasus di Nabire yang terus meningkat, Pakage mengatakan, KPA akan terus berupaya melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat dan melakukan pemeriksaan.
Karena itu menurutnya, KPA Nabire tidak akan tinggal diam terkait hal ini. Hanya saja pihaknya saat ini sedang mengalami beberapa kendala, seperti misalnya sarana dan prasarana pendukung hingga anggaran, termasuk relawan yang hendak dibentuk namun sampai kini belum terlaksana, begitu pula sekretariat KPA.
“Sekretariat saja kami baru tempati, fasilitas pendukung termasuk di dalamnya untuk simpan barang ataupun logistik belum memadai. Artinya, kita ingin menyelamatkan manusia lain, tetapi tempat yang kita duduk untuk kerja, berpikir bagaimana cara memerangi fenomena ini saja, tidak memadai,” tuturnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa saat ini belum ada dukungan serius dari pemerintah untuk memerangi peningkatan kasus HIV/AIDS di wilayah, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi lama Papua, maupun provinsi baru Papua Tengah.
“Sejauh ini, untuk Pemprov Papua Tengah, kalau hanya isu memang ada. Tetapi menanggapi dengan melakukan semacam aksi belum ada, termasuk Pemkab Nabire. Dan kami (juga) masih butuh bantuan dari provinsi lama (Papua),” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Pakage, yang dibutuhkan saat ini pihaknya adalah dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan anggaran, bukan sekedar mengeluarkan steatment tentang jumlah kasus.
“Jadi kalau hanya kita bicara dan umumkan jumlah kasus, mungkin semua orang bisa lakukan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan program, bukan hanya asal umumkan sana sini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis