Penyalahgunaan Dana Otsus, Mahfud: Penegakan Hukum akan Dilakukan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Sevianto/Dok SP)
Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Sevianto/Dok SP)

Menurut Dorince, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat yang masih terjadi.

“Provinsi Papua mesti dimekarkan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Hadir dalam kesempatan ini Kepala BSSN Hinsa Siburian, yang juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

 

Sumber: Antara
Editor: Aditra
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Berita Terkait
Baca Juga