Permasalahan Ketenagakerjaan di Mimika Disinggung dalam Pertemuan dengan Komisi IX DPR RI

Suasana pertemuan Komisi IX DPR RI dengan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta bupati di wilayah Papua Tengah, Jumat (14/4/2022).. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)
Suasana pertemuan Komisi IX DPR RI dengan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta bupati di wilayah Papua Tengah, Jumat (14/4/2022).. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

TIMIKA | Komisi IX DPR RI, Jumat (14/4/2023) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta delapan bupati di wilayah tersebut.

Pertemuan yang dipusatkan di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Timika dalam rangka kunjungan kerja Reses Komisi IX DPR RI masa persidangan IV, tahun sidang 2022-2023. Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja.

Saat pertemuan, seluruh Bupati di wilayah Papua Tengah diberikan kesempatan menjelaskan kondisi kesehatan dan ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, masalah tenaga kerja di Mimika menjadi bom waktu.

Dikatakan Plt Bupati, beberapa tahun lalu, kurang lebih sekitar 8000 pekerja PT Freeport Indonesia mogok kerja dan masih menjadi persoalan bagi Pemkab Mimika untuk bagaimana bisa mempekerjakan kembali ke Freeport.

Menurut Plt Bupati, Pemkab Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja berusaha melakukan pendekata dengan Freeport dan perushaaan lainnya agar para pekerja kembali bekerja, namun sampai hari persoalan tersebut belum terselesaikan.

Pernyataan Plt Bupati Mimika ditanggapi
Staf Ahli pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ismail Pakaya.

Ismail mengatakan, terkait permasalahan 8000 tenaga kerja, tidak semua tercatat di dinas.

“Nah berapa yang dicatat oleh dinas itu, kami belum mendapatkan datanya. Kami di Kementerian akan monitor hal tersebut,” katanya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kadisnaker Mimika terkait data pekerja berapa yang sudah menerima hak-haknya setelah di PHK.

“Terkait kasus ini, beberapa tahun lalu sudah ada yang diputus Mahkamah Agung, karenanya kami masih dan sedang mencari datanya. Karena di Disnaker Mimika pun kami belum mendapatkan data riil yang by name, by addres 8000 lebih karyawan. Karena informasi dari serikat pekerja, dari jumlah itu ada yang sudah bekerja di tempat lain,” jelasnya.

Terkait para pekerja bisa kembali bekerja kata dia semua tergantung PT Freeport Indonesia.

Advertisements

“Untuk masalah mereka bisa kembali kerja, kami tidak bisa memberikan tekanan kepada perusahaan. Karena itu hubungan kerja namun akan terus dimonitor,” ungkapnya.

penulis : Mujiono

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan