Namun, dengan terjadinya peningkatan ODGJ di Mimika, menurut Izak memberikan kesan bahwa penanganan ODGJ tidak tertangani.
Kata dokter yang sering berkunjung ke Timika untuk pelayanan ini, secara khusus penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini dinas terkait juga lintas sektor.
Dinas Sosial misalnya bertugas merekrut ODGJ, kemudian Dinkes memberikan pelayanan kesehatan, Dinas Kependudukan lebih memperhatikan Dokumen Kependudukan para ODGJ.
“Karena banyak ODGJ yang tidak punya status sebagai penduduk karena tidak punya KTP, mau dirawat di rumah sakit tidak bisa karena statusnya, tidak ada BPJS atau kartu kesehatan atau kartu keluarga tidak ada karena kita susah melakukan penanganan,” kata Izak.
Berikutnya adalah peran dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Distrik dan Lurah setempat menjadi hal yang penting dan wajib untuk terlibat dalam penanganan ODGJ.
Selain itu, peran dari Dinas Perempuan dan Anak juga merupakan sektor yang penting, sebab ada ODGJ perempuan yang tentu membutuhkan perhatian dan pendampingan.
“Sering juga jadi korban pelecehan seksual dengan dia sudah ODGJ diperkosa, ternyata ada HIV, bahaya itu tidak boleh dibiarkan. Dinas Perempuan dan Anak juga termasuk didalamnya dan menjadi wajib dalam menangani mereka,” ungkapnya.
ODGJ juga sangat membutuhkan dukungan keluarga. Dukungan yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk menstimulasi ODGJ pasca pengobatan.
Karena ODGJ sangat rentan sekali berhenti dari pengobatan. Misalnya karena sudah merasa lebih baik, obat tidak diminum sehingga keluarga harus memberikan edukasi tentang bagaimana memberikan obat kepada ODGJ.
Sebab untuk bisa sembuh, ODGJ juga harus berhubungan dengan obat terus menerus sampai keluhannya semakin membaik. Jika kemudian hari sudah membaik, maka dosisnya akan diturunkan secara bertahap.
“Jadi keluarga penting, masalahnya di Papua sini keluarga banyak yang tidak mau mengaku keluarga, giliran orang sehat baru bisa mengaku keluarga. Jadi menurut saya semua lintas sektor harus duduk untuk bicarakan ini, ini besar sebenarnya kalau satu titik bisa dibenahi kita bisa kembangkan ke yang lain,” ungkapnya.
Berikutnya adalah sisitem penanganan. Menurutnya sisitem penanganan di Kabupaten Mimika belum terlihat.
Pasalnya, selama berkali kali ia lakukan kunjungan melayani, menurut Izak belum tersistematis, sebab selama ini yang jalan dan terlihat hanya satu sektor.
Sehingga ia mengusulkan agar sistem lintas sektor harus dibangun. Dinsos harus menyiapkan lahan untuk rehabilitasi atau rumah tinggal sementara untuk menampung ODGJ. Kemudian Dinkes akan fasilitasi untuk mengobati dengan penanganan jangka pendek terlebib dahulu.
Sementara untuk jangka panjangnya, Dinkes sudah harus menyiapkan minimal di RSUD ada bangsal jiwa yang menurutnya wajib.
“Rumah sakit Timika kan tidak di siapkan bangsal jiwa, padahal harusnya ada, di Timika yang kami lihat ODGJ semakin meningkal tapi bangsalnya tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, bangsal jiwa menjadi hal yang penting agar jika ada pasien sakit jiwa di bawa ke puskesmas bisa dirujuk ke rumah sakit untuk ditangani.
Selain itu, dokter yang bertugas pun dibekali dengan penanganan dasar mengenai ODGJ untuk sementara waktu.
Menurutnya, setiap daerah yang selalu berpikir merujuk ke Jayapura itu bukanlah solusi.
Izak mengatakan, rumah sakit jiwa di Papua itu rumah sakit jiwa rujukan yang penangananya harus spesialistik.
Jika ODGJ yang ada di Mimika bisa ditangani dokter umum setempat sangat memungkinkan untuk bisa diobati, dan bisa saling membantu di jaman modern.
“Nanti ada dokter asisten yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari dokter spesialis. Jangan selalu berpikir untuk merujuk-merujuk, karena mereka tidak menyiapkan bangsal jiwa. Kalau dsiapkan bangsal atau rumah singgah, dokternya juga bisa datang disitu,” ungkapnya.
Tempat untuk menampung ODGJ menjadi hal yang penting agar semua bisa ditangani terpusat, sehingga ODGJ bisa dievaluasi, diobati juga dari segi psikolog.
“ODGJ memiliki harapan untuk sehat kembali itu besar, sehingga mereka bisa pulih kalau kita tangani mereka dengan baik,” ungkapnya.
Untuk pengadaan dokter ke Timika, menurutnya Pemkab bisa saja melakukan itu, namun saat ini pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk itu, tidak memperhatikan pelayanan yang lebih holistik (menyeluruh).
Selain penanganan orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan, edukasi pun dianggap penting untuk generasi muda.
“Anak-anak juga sudah harus dibenahi seperti marak pengguna lem aibon, ganja, sinte, itu bisa-bisa mereka juga pencetus ODGJ lagi. Menurut saya, edukasi dan promosi tentang ODGJ dengan penggunaan adiksi dan zat lainnya itu tidak ada sama sekali. Dinas terkait, perlu melakukan ini (edukasi) juga seluruh stakeholder dan komunitas pun bisa membantu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan