TIMIKA | Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menemui titik terang, setelah Pj Bupati Michael Rooney Gomar menerima aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN), pada Senin (29/5/2023) di Pendopo.
Dalam pertemuan itu, Ketua AHN Mappi Jack Wallcoth P. Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Diantaranya meminta kepada Pj Bupati agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal itu diminta sebab kuota 450 belum bisa mengakomodir semua honorer di Mappi. Apalagi ada yang tidak pernah menjadi honorer yang belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun bekerja.
Selain itu, ada juga honorer yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun namun tidak terakomodir, masih ada lagi honorer K2 yang tidak masuk dalam daftar, padahal mereka seharusnya masuk dalam prioritas.
“BKPSDM diminta melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer selesai,” pinta Jack.
Menjawab aspirasi honorer, Pj Bupati Michael Gomar menjelaskan persoalan honorer ini tidak hanya di Mappi, tapi terjadi secara nasional. Dimana DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023 akan dialihkan statusnya jadi outsourcing.
“Saya pun juga mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara massal,” kata Gomar sapaan karib Pj Bupati Mappi.
Menurut Gomar, Pemprov Papua melalui Almarhum Wakil Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pusat menjawab dengan memberikan 20 ribu kuota untuk Papua. Kabupaten Mappi mendapat kuota 450.
Mulai Tahun 2021, Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN.
Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan, yakni pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja, minimal 5 tahun. Kalaupun ada yang tepat 5 tahun tetap didiskualifikasi apalagi kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun.
Selain itu, Gomar memerintahkan BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Dirinya pun memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya.
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan ataupun BKN,” tegas Gomar.
BKPSDM juga diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya 2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan.
Gomar memastikan, dalam pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki ijazah SMA, maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C.
Pada kesempatan itu, Gomar juga mengungkapkan gaji honorer Mappi masih sangat kecil sementara biaya hidup, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka bukan tidak mungkin bisa dinaikkan.
Namun Gomar menegaskan kepada seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak banyak, tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi dan kemampuan.
Selain terkait formasi untuk honorer, Gomar juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada dan siap diserahkan.
Tinggalkan Balasan