MERAUKE | Penjabat Gubernur Papua Selatan, Alolo Safanpo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemda provinsi/kabupaten di Papua Selatan dengan total Rp9,59 triliun.
Penyerahan DIPA dan TKD berlangsung di Gedung Negara, kantor sementara Gubernur Papua Selatan, dan dihadiri para muspida, Selasa (13/12/2022).
Jumlah daftar isian pelaksanaan anggaran untuk 88 satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp1,74 triliun.
Sedangkan jumlah alokasi transfer ke daerah sebesar Rp7,85 triliun, dengan perincian untuk Provinsi Papua Selatan sebesar Rp1,53 triliun, Kabupaten Merauke Rp2,05 triliun, Kabupaten Mappi Rp1,21 triliun, Kabupaten Asmat Rp1,44 triliun, dan Kabupaten Boven Digul Rp1,62 triliun.
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyatakan penyerahan DIPA petikan serta daftar alokasi TKD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2023 yang telah disepakati oleh legislatif bersama eksekutif di pusat.
Daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satuan kerja dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyerahan DIPA petikan dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2023 ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Provinsi Papua Selatan dapat lebih baik lagi dari tahun 2022, guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat kepada seluruh masyarakat,” kata Safanpo.
Safanpo meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 segera dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
“Kementerian/lembaga dapat memulai proses lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2023 segera setelah menerima DIPA, selanjutnya segera dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sehingga kegiatan dapat langsung dilakukan pada awal tahun 2023,” ujarnya.
Kepada para bupati serta pimpinan satuan kerja dan organisasi perangkat daerah, Safanpo mengarahkan agar mereka dapat menggunakan alokasi TKD 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengelola anggaran tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
“Selain itu, para bupati serta pimpinan satuan kerja dan OPD untuk menyiapkan program-program pembangunan tahun 2023 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal tahun dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal melalui pemanfaatan e-procurement dan e-catalogue,” ujar dia.
“Juga harus dilakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala, baik bulanan atau triwulanan untuk meyakini semua program berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan,” sambung Safanpo.
Safanpo berharap agar jajaran pemerintahan di Papua Selatan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi baik antarkementerian, antarpemerintah daerah, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan.
“Lakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya. Mari kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara,” imbuhnya.
Tinggalkan Balasan