Plt Menkominfo Ajak Bos Media Lawan ‘Serangan Fajar’ Pemilu 2024

Plt Menkominfo, Mahfud MD. (Foto: Agus Siswanto/Info Publik)
Plt Menkominfo, Mahfud MD. (Foto: Agus Siswanto/Info Publik)

TIMIKA | Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkomifo), Mahfud MD, mengajak para pemimpin media, baik Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta (LPP dan LPS) untuk melawan serangan fajar yang merupakan bagian dari politik uang, untuk membangun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berintegritas dan berkualitas.

“Serangan fajar itu bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Di antara gangguan terhadap pemilu berkualitas dan berintegritas itu ada dua, satu politik identitas, kedua politik uang,” kata Mahfud MD dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bertajuk ‘Hajar Serangan Fajar’ dikutip dari laman infopublik.id, Selasa (4/7/2023).

Mahfud yang juga Menko Polhukam itu mengatakan, istilah serangan fajar berasal dari judul film propaganda kekuatan Presiden Soeharto sebagai tokoh sentral perjuangan bangsa ini, yang dirilis pada tahun 1982 dan disutradarai oleh Arifin C. Noer. Film itu merupakan salah satu dari trilogi film propaganda serupa, yakni Janur Kuning dan G 30S PKI.

Sekarang, menurut Mahfud, serangan fajar sudah dipakai untuk istilah politik uang transaksional, dimana orang membayar agar seseorang memilih calon yang diinginkan si pemberi uang dengan janji-janji.

“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat indeks kerawanan pemilu, (hasilnya) itu masih ada politik uang atau serang fajar, dan Polri juga membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) dan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP), itu masih melihat politik uang sesuatu yang mengancam kita,” jelas Mahfud.

Selain itu, lanjut Plt Menkominfo Mahfud, hasil survei LIPI tahun 2019 mengungkap sebanyak 47,4 persen responden membenarkan bahwa pemilu 2019 diwarnai oleh politik dan 46,7 persen menganggap politik uang itu bisa dimaklumi.

“Itu menjadi peringatan bagi kita semua politik uang selalu ada,” imbuhnya.

Mahfud menuturkan, serangan fajar memiliki dua jenis sasaran, yakni perorangan yang diberikan melalui amplop, dan borongan yang diberikan melalui sponsor dengan kompensasi bermacam-macam, seperti izin proyek dan lainnya.

Petugas Pemilu juga tak luput dari serangan fajar dengan tujuan untuk mendongkrak jumlah suara calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat kabupaten, dengan memanfaatkan celah tidak adanya saksi yang dikenal.

“Mari kita bulatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini agar akan menjadi jauh lebih baik manakala kita menyelenggarakan demokrasi lebih baik dan pemilu yang bermartabat, itu sangat penting artinya jika selalu disuarakan oleh media massa,” tutur Plt Menkominfo.

Direktur Jenderal Infomasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menambahkan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, bermartabat, jujur, adil dan transparan, pihaknya bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengampanyekan antipolitik uang dengan tag line ‘Hajar Serangan Fajar’.

“Jadi tugas (Kominfo) untuk Pemilu 2024 itu adalah Komunikasi Publik. Di sisi lain KPK itu punya program kampanye, jadi kominfo dengan KPK ini punya tugas yang kurang lebih sama, (mewujudkan) Pemilu Demokratis Bermartabat Berintegritas,” katanya.

Advertisements

Dalam hal itu, Kementerian Kominfo dan KPK bekerjasama mengajak partisipasi LPS dan LPP dalam kampanye melawan politik uang, khususnya serangan fajar melalui media televisi (TV).

Media TV dipilih sebagai sarana kampanye karena berdasarkan survei, orang Indonesia itu masih menonton TV dan menjadikan TV sebagai sumber informasi dan hiburan.

“Oleh sebabnya kita dalam kesempatan ini memfasilitasi KPK ya, untuk mengajak LPS dan LPP berpartisipasi mengampanyekan anti politik uang atau kampanye hajar serangan fajar itu,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.

Advertisements

Dalam acara gathering itu, turut dihadiri Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong, Sekretaris Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan sejumlah pejabat Kementerian Kominfo, KPK dan Kemenko Polhukam.

penulis : Anya Fatma
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan