Politisi Gerindra Dukung Langkah Masyarakat Iwaka Gugat PT PAL

M. Nurman Karupukaro
M. Nurman Karupukaro

TIMIKA | Politisi Partai Gerindra, M. Nurman Karupukaro mendukung langkah atau upaya dari masyarakat pemilik ulayat di Iwaka dan sekitarnya, untuk melakukan gugatan di pengadilan kepada PT Pusaka Argo Lestari (PAL).

Nurman mengatakan, terkait keberadaan PT PAL, DPRD Mimika sudah memiliki kekuatiran sejak empat tahun lalu.

Hal ini dikarenakan, ada beberapa perjanjian yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat bahwa PT PAL akan membangun pabrik pengolahan sawit.

Tetapi sampai saat ini, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tidak terjadi. Padahal kelapa sawit sudah empat tahun berproduksi atau berbuah.

“Tiga tahun lalu kami pernah temui manajemen PT PAL untuk menanyakan, dan jawabannya tahun depan. Tapi, sampai hari ini, kami tidak lihat pabrik itu berdiri. Dan ini merupakan kebohongan yang diciptakan PT PAL,” tegas Nurman di bilangan Jalan Cenderawasih, Senin (29/6).

Kata dia, dari kondisi tersebut sangat wajar apabila masyarakat pemilik ulayat atau hutan adat mempertanyakan, bahkan sampai berencana melakukan gugatan PT PAL ke pengadilan.

Ini karena, masyarakat menilai telah terjadi kebohongan, dan hutan adat yang masyarakat miliki sudah rusak. Namun masyarakat belum mendapatkan hasil, yang sudah disepakati dalam surat perjanjian tersebut.

“Saya dukung upaya dari masyarakat pemilik hak ulayat melakukan gugatan kepada PT PAL,” ujarnya.

Nurman meminta PT PAL bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat, atas janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Serta memberikan ganti rugi sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Ditambah, meminta PT PAL memberikan HGU kepada masyarakat ulayat sebagai pemegang hutan adat diwilayah Iwaka, Kamora, Kiyura.

“Dan tidak boleh lagi meluaskan tanam. Namun kalau ingin diperpanjang, maka pabrik harus berdiri. Kalau tidak, maka untuk segera ditutup,” ujar Nurman.

Ia menambahkan, selaku wakil rakyat, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil instansi-instansi terkait, baik itu dari Mimika maupun Provinsi Papua untuk menjelaskan keberadaan dari PT PAL ini.

Inii bertujuan, agar mendapatkan kepastian proses kerja, pemasaran, dan pembuatan pabrik. Dan kalau perlu, DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini.

“PT PAL sudah membuka lahan di atas 35 ribu persegi, tapi tidak memberi dampak positif ke masyarakat, dan ini suatu kerugian. Dan kami minta kepada Kapolda Papua, agar memerintahkan kepada Polres Mimika dan jajaran untuk memantau kegiatan di PT PAL,” tuturnya.

Sementara Humas PT PAL, James Simanungkalit yang dihubungi untuk dimintai tanggapannya enggan berkomentar.

“Saya tidak bisa komentar sekarang, karena belum ada instruksi dari pimpinan,” kata James saat dihubungi seputarpapua.com melalui telepon selulernya.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar