TIMIKA | Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga anggota Komisi A DPRD Mimika Redy Wijaya meminta Pemda Mimika percepat proses analisa kebutuhan tenaga honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Terkait surat pemberhentian sementara tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika yang ditandatangani Bupati Mimika Eltinus Omaleng, kata Redy, itu merupakan suatu satu kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki dan mengevaluasi jumlah tenaga honorer.
Proses evaluasi ini juga pastinya tidak serta merta diambil, namun tentunya ada suatu alasan dan pertimbangan hingga Pemda Mimika mengeluarkan kebijakan tersebut, salah satunya terkait anggaran untuk membayarkan hak-hak tenaga honorer mencapai Rp122 miliar per tahun.
“Mungkin alasan anggaran jadi pertimbangan dan ada alasan-alasan lainnya,” kata Redy yang juga Anggota Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika melalui telepon selulernya, Senin (31/5/2021).
Kata Redy, Bupati Mimika pasti sudah meminta setiap OPD melakukan analisa yang disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan, dengan memperhatikan beberapa hal, seperti mempercepat analisa beban kerja dan kebutuhan.
“Kalau terlalu lama, akan muncul masalah baru. Apalagi mereka (tenaga honorer) ini mengandalkan gajinya,” ujarnya.
Selain itu, dalam menentukan dan mengembalikan kembali tenaga honorer sifatnya harus obyektif dan tidak tendensius.
“Jangan karena keluarganya, rekannya, maupun kelompoknya maka yang dipilih adalah orang-orang itu. Kalau itu terjadi pasti muncul kecemburuan sosial,” katanya.
Yang tidak kalah penting adalah pengembalian tenaga honorer harus memprioritaskan orang asli Papua (OAP), khususnya dari Amungme dan Kamoro.
Tinggalkan Balasan