Di mana dari aktivitas masyarakat nantinya mempunyai implikasi terhadap arus pergerakan orang maupun mobilitas transportasi, serta peningkatan keamanan di seluruh areal venue baik pada waktu menjelang hingga setelah PON selesai.
“Peningkatan aktivitas masyarakat ini akan menjadi gangguan apabila (pengamanan) tidak dilakukan dengan baik,” katanya.
Beberapa aktivitas masyarakat yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan jumlah penonton saat pertandingan, lokasi parkir sekitar venue, serta masih adanya masyarakat yang menolak vaksin. Padahal, kata Kapolda, vaksin merupakan salah satu syarat untuk masyarakat dapat menonton pertandingan saat PON.
“Selain itu masih kurangnya persentase masyarakat yang sudah menerima vaksin, sehingga venue juga menjadi permasalahan yang harus kita atasi,” ujarnya.
Selain itu, Kapolda merasa perlu mengingatkan akan adanya berbagai ancaman kamtibmas yang perlu untuk terus di antisipasi, seperti misalnya teroris, teror bom, sabotase, perkelahian antar kelompok masyarakat maupun kriminalitas lainnya.
“Memahami berbagai permasalahan gangguan kamtibmas dan beragam ancaman yang mungkin terjadi. Maka dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan para atlet, kontingen dan ofisial, Polri dibantu instansi lainnya menyelenggarakan operasi kewilayahan,” terangnya.
Operasi ini akan digelar dengan kekuatan yang dikerahkan pada klaster penyelenggara PON sebanyak 9.460 personel yang terdiri dari anggota Polri sebanyak 4.450 personel, anggota TNI sebanyak 2.665 ditambah pengamanan VVIP sebanyak 1.875, serta mitra Polri sebanyak 730 personel.
“Kekuatan yang diturunkan ini untuk melaksanakan pengamanan di venue, wisma atlet atau asrama, serta di tempat penginapan dan tempat-tempat kegiatan masyarakat lainnya yang perlu diamankan,” katanya.
Tinggalkan Balasan