seputarpapua.com

PT Unitrade Sesalkan Aksi Pembakaran Helikopter di Bandara Aminggaru Ilaga

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Manajemen PT Unitrade Perdana Nusantara saat menyampaikan pernyataan sikap atas aksi pembakaran helikopter yang mereka operasikan. (Foto: Saldi/Seputarpapua)
Manajemen PT Unitrade Persada Nusantara saat menyampaikan pernyataan sikap atas aksi pembakaran helikopter yang mereka operasikan. (Foto: Saldi/Seputarpapua)

TIMIKA | Manajemen PT Unitrade Persada Nusantara menyikapi peristiwa pembakaran terhadap helikopter Mi-8 dari Kazakhstan, yang mereka operasikan dibawah operator penerbangan PT Ersa Eastern Aviation.

Pernyataan sikap disampaikan PT Unitrade melalui konferensi pers yang diadakan di salah satu resto bilangan Jalan Cenderawasih, Rabu (14/4/2021).

PT Unitrade yang bergerak di bidang air logistic transport, dalam konferensi pers itu dihadiri oleh Director Niaga, Helena Kaihatu didampingi Secretary Coorporate, Erikson Mirino, bersama dengan pilot dan co-pilot helikopter tersebut Captain Oleksii Legorychev dan Vitalii Bondar yang keduanya merupakan warga negara Ukraina.

Pada kesempatan itu, Erikson Mirino menyampaikan pernyataan sikap perusahaan bahwa apa yang terjadi PT Unitrade adalah dampak dari apa yang sedang terjadi di Papua.

“Sebagai pihak yang jadi korban, kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menyesal saja tidak tidak cukup, mengutuk pun apalagi. Kita harus mulai membongkar semua ini, mulai dari akar, sehingga semua komponen harus mencari secara bersama-sama,” katanya.

Saat ini, pemerintah berkomitmen fokus pada pembangunan Papua dan Papua Barat sebagai janji Negara untuk melakukan percepatan pembangunan, khususnya di empat prioritas bidang utama yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu ada Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana masyarakat Papua membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang berada di luar Papua, terutama di wilayah tengah maupun barat Indonesia.

Menurut mereka, dalam mengimplementasikan ‘Membangun Papua’, bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah semata, melainkan perusahaan swasta atau lokal termasuk didalamnya.

Berita Terkait
Baca Juga