Pusat dan Papua Belum Sepakat Soal Perda Divestasi Saham Freeport

Pj. Sekda Marthen Paiding
Pj. Sekda Mimika, Marthen Paiding

TIMIKA | Pj. Sekda Mimika Marthen Paiding bersama sejumlah pejabat terkait telah mengikuti pertemuan di Jakarta untuk membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Namun hingga saat ini sejak pemerintah Indonesia mengambil alih 51 persen saham Freeport, belum ada kesepakatan yang pasti, salah satunya mengenai Perda yang saat ini masih digodok Kemendagri.

Marthen mengatakan, hingga saat ini terkait dengan penetapan Papua untuk divestasi mandiri masih menunggu hasil pengesahan peraturan daerah (Perda) Provinsi untuk penetapan BUMD atau Perusda.

“Sampai saat ini masih diproses. Jadi Perdanya masih digodok di kementerian dalam negeri,” katanya di Timika, Jumat (26/6).

Katanya, jika sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka dalam waktu dekat Perda tersebut sudah bisa diregistrasi untuk kemudian diberlakukan.

Ia berharap Perda tersebut bisa segera disahkan mengingat sudah dibahas lebih dari dua tahun terakhir.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, diharapkan tahun ini bisa selesai karena ini kan sudah dua tahun lebih,” kata Marthen.

Sebelumnya pada akhir tahun 2018 lalu pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua sebagai daerah penghasil tambang tersebut mendapat bagian 10 persen saham.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Misba Latuapo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar