TIMIKA | Realisadi pendapatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sampai saat ini mencapai Rp3,274 triliun.
Kepala Badan Pedapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan, capaian ini dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk Kabupaten Mimika tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun.
Realisasi pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana perimbangan.
Selain itu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, DAK fisik, DAK non fisik, Dana Otonomi khusus (Otsus).
Untuk PAD, dari target Rp1,6 triliun sudah terrealisasi Rp976 miliar atau sama dengan 61 persen.
Pajak daerah yang ditangani oleh Bapenda langsung ditargetkan Rp245 miliar terrealisasi Rp177 miliar atau sama dengan 73 persen.
Retribusi daerah ditargetkan Rp21,4 miliar sudah terrealisasi Rp10 miliar.
Ia berharap OPD yang mengelola retribusi ini bisa mengejar pendapatan di tiga bulan terakhir sampai Desember nanti.
“Nah ini dia masih kisaran 47%. Mudah-mudahan retribusi bisa bisa capai Rp21 miliar,” kata Dwi.
Untuk pendapatan lain-lain yang sah ini sampai saat ini pendapatan dari pengembalian sudah sebesar Rp11,5 miliar.
Dwi menambahkan, untuk dana perimbangan ditargetkan Rp2,581 triliun sudah terrealisasi Rp2.137 triliun atau sama dengan 83 persen.
“Nanti kita tinggal menunggu beberapa dana transfer lagi, itu dari bagi hasil PBB,”
Sedangkan dana bagi hasil pajak kata Dwi masih sudah Rp100 miliar.
Ada juga dana bagi hasil bukan pajak dari royalti targetnya Rp743 miliar sudah terrealisasi Rp900 miliar.
Untuk DAK fisik dari target Rp63 miliar sudah terrealisasi Rp52 miliar. Sedangkan DAK non fisik dari Rp118 miliar sudah terrealisasi Rp71 miliar.
“Jadi masih Rp60 miliar lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, pendapatan dari dana Otsus dari target Rp140 miliar sudah terrealisasi Rp77 miliar atau sama dengan 55 persen.
Dana desa ditargetkan Rp132 miliar terrealisasi Rp102 miliar.
Dana bagi hasil dari Provinsi ditarget Rp115 miliar, sampai saat ini baru dibayarkan dua triwulan sebesar Rp72 miliar dan sisa dua triwulan lagi yang belum dibayarkan sekitar Rp60 miliar lebih.
“Jadi kalau kita melihat alur APBD kita sampai saat ini masih on the track, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan