TIMIKA | Rencana membangun Smelter di Papua kembali dibicarakan oleh pemerintah melalui Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia setelah beberapa tahun sebelumnya dibahas.
Hal ini diungkapkan Menteri Bahlil usai melepas Kapal Ajkwa yang membawa konsentrat tambang dari Pelabuhan Amamapare, Senin (15/8/2022).
Menteri Bahlil menjelaskan, undang-undang minerba saat ini mengatur untuk area tambang terutama nikel wajib membangun smelter.
PT Freeport sendiri sebelumnya mempunyai kapasitas 830 metrik ton di Gresik dan sekarang sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 1,3 juta ton.
Freeport kemudian melakukan ekspansi untuk pembangunan smelter baru berkapasitas 1,7 juta di Gresik .
“Karena kalau tidak dibangun maka perpanjangannya tidak dikasih, ekspornya pun dilarang. Jadi memang wajib untuk membangun smelter,” kata Bahlil.
Saat ini dalam perencanaan yang dilaporkan ke Kementerian Investasi tahun 2024 sudah beroperasi dan yang menarik adalah kapasitasnya nanti sekitar 3 juta ton.
Pemerintah juga kata dia sudah berkoordinasi dengan jajaran direksi Freeport dan direncanakan kalau kapasitas sudah di atas 3 juta atau minimal 3,8 juta akan dibangun smelter di Papua.
“Bapak presiden juga sudah memberikan isyarat bahwa itu ada potensi untuk kita membangun smelter di Papua, lokasinya lagi kita buat,” katanya.
Untuk pembangunan smelter di Papua ini sedang diatur teknisnya atar bagaimana bisa meningkatkan kapasitas produksi menjadi 3,8 juta ton.
“Ini rencana jangka panjang untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat Papua yang ingin ada smelter di Papua,” pungkasnya.
- Tag :
- Bahlil Lahadalia,
- Freeport,
- Smelter di Papua
Tinggalkan Balasan