Robby Omaleng: Pusat Jangan Melihat Otsus dari Kacamata Politik

Bahkan, kata Roby, perbedaaan besar sangat tampak antara pemberian otsus kepada Papua dengan Aceh. Dimana, realisasi kebijakan otsus terhadap Aceh diberikan seluas-luasnya.

“Jadi itu kembali ke pemerintah pusat, ada hati atau tidak untuk orang Papua. Jangan sampai muncul sesuatu karena tidak merasa puas, tidak merasakan apa-apa. Tapi paling tidak ada punya pendekatan berkaitan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat Papua, berdasarkan kultur Papua,” ujarnya.

Pelaksanaan otsus yang saat ini yang dianggap gagal, menurut Robby, karena Pemerintah Pusat belum bisa berbuat sesuatu atas keinginan masyarakat Papua.

“Kenapa tidak ada rasa puas oleh masyarakat muncul terus, ya karena itu. Apa yang masyarakat inginkan tidak pernah terjawab, dan tidak ada realisasi dalam otsus itu,” kata Robby.

Bahkan Robby mengutip apa yang pernah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe berkaitan otsus, yakni telah merumuskan kebijakan yang menjadi regulasi berdasarkan kepentingan di Papua untuk dibawa ke pusat, namun itu justru tidak direspon.

“Pusat tidak pernah respon itu. Hanya yang respon cuma satu, yaitu keluarkan peraturan pemerintah soal MRP. Tapi selain dari itu, belum menjalankan sesuai kebijakan kepentingan realisasi otsus,” katanya.

Sehingga Robby berharap Pemerintah Pusat tidak serta merta menutup mata jika masih ada otsus untuk jilid ke dua yang hanya berdasarkan kebijakan pusat lantaran anggaran besar yang diturunkan.

Jika demikian, maka sama halnya Negara memberikan kebodohan terhadap rakyatnya. Sehingga tidak harus demikian, tetapi berdasarkan semangat demokrasi, semangat desentralisasi, semangat otonomi daerah dengan memberikan ruang untuk masyarakat Papua.

“Memberikan regulasi-regulasi berdasarkan kepentingan daerah yang dituangkan dalam perdasi dan perdasus lalu dijalankan, itu yang penting. Otsus dilanjutkan atau tidak, itu bukan persoalan,” ujarnya.