RPJMD 2020-2024 Ditetapkan, Miras Masih Menjadi Catatan Buat Pemerintah

PENYERAHAN - Ketua DPRD Mimika menyerahkan Perda RPJMD 2020-2024 kepada Bupati Mimika. (Foto: Saldi/SP)
PENYERAHAN | Ketua DPRD Mimika menyerahkan Perda RPJMD 2020-2024 kepada Bupati Mimika. (Foto: Saldi/SP)

TIMIKA | DPRD Kabupaten Mimika, Papua akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (14/7) malam.

Enam fraksi yang ada di DPRD Mimika seluruhnya menyetujui Ranperda RPJMD tahun 2020-2024 untuk ditetapkan menjadi Perda RPJMD 2020-2024.

Enam fraksi yang menyetujui adalah fraksi Golkar yang disampaikan langsung Ketua Fraksi Mariunus Tandiseno, Fraksi Nasdem disampaikan Ketua Fraksi Anton Pali, dan Fraksi PDI Perjuangan disampikan Ketua Fraksi Yulian Solossa.

Selanjutnya Fraksi Gerindra disampaikan Ketua Fraksi M. Nurman S. Karupukaro, Fraksi PKB disampaikan Ketua Fraksi Miller Kogoya, dan Fraksi Mimika Bangkit disampaikan Ketua Fraksi Leonardus Kocu.

Fraksi-fraksi menyetujui langkah strategis pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan melihat enam isu strategis nasional dan regional serta visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), peningkatan ketertiban dan keamanan daerah.

Selanjutnya pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata, reformasi birokrasi, serta peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, salah satunya paling menonjol adalah menyoroti peningkatan ketertiban dan keamanan daerah. Yang mana, masalah minuman keras (Miras) masih menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Salah satu fraksi yang menyampaikan dampak dari miras adalah fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan meminta ketegasan pemerintah terkait peredaran miras di Mimika yang masih sering menjadi masalah dan menimbulkan kasus kriminal, gangguan kamtibmas, serta sering menjadi awal pemicu konflik sosial.

“Karena itu, kami fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah tegas soal miras,” kata Yulian Solossa saat membaca pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar