Sanksi Bagi Pengusaha Terlambat Membayar THR, Bayar Denda Hingga Penutupan Usaha

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Disnaker Papua Imbau Perusahaan Bayar THR Sesuai Ketentuan

JAKARTA | Mendekati hari Lebaran Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Jika ada pengusaha yang terlambat membayar THR, makan akan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para gubernur, wali kota dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

”Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,” ujarnya seperti dikutio dari Setkab, Minggu (9/5/2021).

Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, terdapat 1.569 laporan yang masuk selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR. Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman.

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tersebut.

“Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” katanya.

Editor: Mish
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Klemen Tinal dalam Kenangan
Klemen Tinal dalam Kenangan
Baca Juga