Satgas Covid-19 Papua: Ada Sanksi Bagi Faskes Tarik Biaya Rapid Test Bantuan Pemerintah

dr. Silwanus Sumule
dr. Silwanus Sumule

TIMIKA | Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Papua menegaskan akan memberi sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan (faskes) baik milik pemerintah maupun swasta yang memungut biaya rapid test dari bantuan pemerintah.

Jubir Satgas Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule mengatakan, prinsip dasarnya ketika ada tagihan atas biaya rapid test, dimana sumber rapid test itu merupakan bantuan pemerintah adalah pelanggaran hukum.

“Yang namanya bantuan apakah dari Pemprov Papua, BNPB, Kemenkes fasilitas kesehatan tersebut tidak boleh menarik biaya. Itu pelanggaran hukum,” tegas Sumule dalam keterangan pers perkembangan Covid-19 di Papua, melalui video conference, Kamis (11/6) malam.

Hal berbeda apabila alat rapid test itu merupakan pengadaan mandiri oleh fasilitas kesehatan tersebut.

“Kalau alat itu (rapid test) adalah pengadaan sendiri, silahkan saja memungut biaya, tetapi juga melihat harga ekonomisnya, bukan seenaknya menaruh harga,” jelas Sumule.

Ia meminta masyarakat yang dimintai biaya rapid test yang berasal dari bantuan pemerintah melapor ke gugus tugas untuk segera ditindaklanjuti.

“Beberapa waktu lalu ada laporan ke kami (satgas) kasus seperti ini. Setelah kami cek, ternyata alat rapid test yang digunakan merupakan pengadaan sendiri,” ungkapnya.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar