Skor Survei Penilaian Integritas Merauke 52 Persen

Ganta Rizky
Ganta Rizky

MERAUKE | Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil survei penilaian integritas (SPI) Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2021 berada pada peringkat tiga terbawah dengan nilai sekitar 52 persen.

Spesialis Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Ganta Rizky, menyatakan hasil SPI Kabupaten Merauke menunjukkan skor 52 persen atau berada  di peringkat tiga terbawah.

Rendahnya nilai skor tersebut disebabkan masalah data yang sangat kurang dari pemerintah daerah setempat.

“Yang kita tekankan sebenarnya permasalahan data yang masih sangat kurang. Kami membutuhkan sekitar 300 responden (pemberi data), namun yang diberikan Merauke hanya 35 orang. Jadi hanya 35 orang yang bisa kita survei. Hal itu yang menjadi kendala,” kata Ganta usai mensosialisasikan SPI tahun 2022 dan pemaparan hasil SPI tahun 2021 oleh KPK di Merauke, Kamis (8/9/2022).

Karena skor hasil survei penilaian integritas Kabupaten Merauke masih sangat rendah, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mendorong pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan data secara maksimal dan lengkap.

Dengan tambahan dari pemerintah daerah Merauke, KPK dapat merekomendasikan agar Pemkab Merauke melakukan perbaikan-perbaikan terhadap persoalan yang ada.

“Setelah data ditambahkan, nanti kita bisa menilai apakah memang Kabupaten Merauke sudah melakukan perbaikan-perbaikan dimaksud. Data dari Kabupaten Merauke memang masih kurang, makanya kita masuk ke Merauke untuk langsung memberitahukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memberikan data-datanya,” ujarnya.

Terkait SPI Provinsi Papua, kata Ganta,  hasil survei penilaian integritas di daerah Papua juga menunjukkan skor di bawah dari nilai rata-rata nasional. Nilai rata-rata SPI secara nasional sekitar 72 persen.

“Kalau soal hasil kasus korupsi di Papua, jujur saya tidak tahu karena memang itu di luar ranah kami. Namun hasil survei SPI di daerah Papua di bawah dari rata-rata nasional. Rata-rata dari survei itu sekitar 72 persen, sedangkan rata-rata dari daerah Papua 62 persen,” sebutnya.

Ganta menjelaskan bahwa survei penilaian integritas ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diukur.

“Kegiatan SPI memang harus diikuti seluruh pegawai, namun tidak semua pegawai yang mendapatkan surveinya. Dari total pegawai yang ada, kita akan pilih secara acak untuk memberikan survei,” jelas dia.

Ganta menambahkan, setelah menentukan responden secara acak (random sampling), kedeputian bidang pencegahan dan monitoring KPK mengirimkan survei yang akan diisi oleh 300 responden.

“Kalau tidak salah sekitar 200-300 orang (responden), kemudian kita kirimkan survei tersebut. Setelah mereka isi, survei dikembalikan ke kita. Biasanya pada peringatan hari anti korupsi sedunia di bulan Desember akan kita berikan hasilnya,” kata dia.

“Tujuan dari SPI untuk memetakan risiko korupsi. Selama ini yang masyarakat ketahui KPK hanya melakukan penindakan. Namun sejak beberapa tahun terakhir kita melakukan pencegahan. Dengan SPI, daerah juga bisa mengetahui mana saja risiko-risiko korupsi yang harus dicegah,” pungkasnya.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Emanuel
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.