Soal 3 Penjabat Gubernur Provinsi Baru di Papua, Mendagri Nyatakan Terima Masukan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat tiba di Merauke. (Foto: Emanuel)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat tiba di Merauke. (Foto: Emanuel)

MERAUKE | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu kurang lebih lima bulan ke depan masih memiliki kesempatan untuk dapat menempatkan tiga penjabat gubernur (carateker) di tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menerima masukan masyarakat Papua dalam menentukan siapa carateker gubernur di tiga provinsi baru tersebut.

Menurut dia, siapa pun figur (penjabat gubernur) sangat tergantung dari aspirasi yang dapat diterima.

“Kalau melihat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, itu memang gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua (OAP). Itu yang defenitif. Kalau carateker itu tidak diatur, dan dalam praktek beberapa kali juga bukan orang asli Papua,” kata Tito dalam konfrensi pers di halaman kantor bupati Merauke, Jumat (12/8/2022).

“Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya karateker OAP. Baik kita terima. Ada juga yang menyampaikan carateker baiknya orang netral, karena mengingat mau menghadapi Pemilu 2024. Penjabat gubernur yang dibutuhkan adalah orang yang netral,  tidak harus orang asli Papua,” sambung Tito.

Sesuai aturan perundang-undangan, peresmian tiga provinsi baru dan pelantikan penjabat carateker paling lambat dilakukan enam bulan setelah tiga undang-undang daerah otonomi baru itu diundangkan pada akhir Juli lalu.

Tanggal 25 Januari 2023 merupakan batas akhir untuk penempatan penjabat gubernur dan peresmian provinsi baru.

Dengan demikian, kata dia, dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan Kementerian Dalam Negeri masih akan menerima aspirasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

“Dalam waktu lima bulan ke depan kita terus menerima aspirasi. Prinsip kita satu, siapa pun caratekernya dia bisa menjalankan dan meletakkan landasan-landasan untuk menjadi sebuah provinsi nantinya. Carateker ini juga kita harapkan bisa netral saat kontestasi politik di Papua, terutama pemilihan gubernur definitf di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah,” ujarnya.

Yang tak kalah penting, kata Tito, penjabat gubernur yang terpilih nanti dalam waktu dua tahun ke depan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan.

Sebab, spirit (semangat) pemekaran provinsi baru tujuannya untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan.

“Siapapun figur carateker ini sangat tergantung dari aspirasi yang bisa diterima, kira-kira begitu. Batas waktu kita 25 Januari 2023, saya pasti akan melakukan itu dengan kerja keras dan semaksimal mungkin agar penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru itu bisa jalan,” tuturnya.

Terkait APBD, Tito Karnavian menambahkan bahwa mekanisme untuk anggaran awal tiga provinsi baru tersebut sedang diatur di Kementerian Keuangan.

Selain itu, nantinya ada dana hibah dari provinsi induk, dan dana hibah dari segenap kabupaten yang ada di setiap provinsi tersebut.

“Kita ada buat tim tersendiri khusus mengenai penganggaran ini. Mekanisme penganggarannya sedang diatur,” pungkas Tito.

 

reporter : Emanuel
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.