Soal Pergerakan KKB, Aparat Diminta Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

TIMIKA | Anggota DPRD Mimika dari Partai Hanura, Saleh Alhamid meminta kepada TNI-Polri di Mimika agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Saya berharap dan minta kepada TNI-Polri mengambil sikap, agar masyarakat di Mimika merasa aman dan nyaman,” kata Saleh melalui telepon selulernya, Rabu (8/4).

Kata dia, permintaan ini bukan mengada-ada, tetapi ada alasan yang mendasarinya, yakni karena di Mimika saat ini mengalami dua darurat, yakni darurat corona virus disease 19 (Covid-19) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

“Yang dialami di Mimika saat ini berbeda dengan daerah lain. Kalau daerah lain hanya darurat Covid-19. Tapi di Mimika, ada dua, Covid-19 dan KKB atau KKSB,” ujarnya.

Untuk darurat Covid-19, pemerintah
memberikan peringatan yang sangat keras dan ketat kepada masyarakat, agar membatasi ruang gerak supaya terhindar dari Covid-19.

“Saya mendukung upaya pemerintah, dengan membatasi masuknya orang luar ke Mimika. Dan berharap kepada masyarakat untuk mengikuti petunjuk dari pemerintah,” tuturnya.

Sementara menyangkut darurat KKB atau KKSB, kata Saleh, beberapa waktu lalu kelompok tersebut sudah berani dan terang-terangan melakukan penembakan secara membabi-buta di Kota Kuala Kencana, area perkantoran PTFI.

Ini menunjukkan kalau kelompok tersebut sudah berani masuk ke jantung Kota Kuala Kencana, padahal wilayah tersebut berdekatan dengan markas komando TNI-Polri.

“Dari peristiwa tersebut, saya yakin dan percaya, masyarakat di areal Kuala Kencana dan higland tidak aman dan nyaman. Termasuk wilayah Kota Timika. Karena disamping Covid-19 yang menakutkan, ada juga darurat KKB,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada TNI-Polri agar memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat, khusus karyawan. Pemda mimika juga diminta mensikapi ini dengan serius.

“Selain itu saya berharap kepada pimpinan DPRD dapat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan TNI-Polri terkait masalah di Kuala Kencana,” tuturnya.