Solidaritas Rakyat Nusantara Tuntut Hentikan Proses Hukum Haris Azhar dan Fatia

AKSI | Sekelompok masyarakat asli Papua yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Nusantara untuk Kebenaran (SRNK) melakukan aksi menuntut pemberhentian proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiayanti. (Foto: Saldi/Seputarpapua)
AKSI | Sekelompok masyarakat asli Papua yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Nusantara untuk Kebenaran (SRNK) melakukan aksi menuntut pemberhentian proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiayanti. (Foto: Saldi/Seputarpapua)

TIMIKA | Sekelompok massa di Timika, Papua, yang menamakan diri Solidaritas Rakyat Nusantara untuk Kebenaran (SRNK), Selasa (29/3/2022) melakukan aksi demonstrasi menuntut penghentian proses hukum terhadap Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiayanti.

Aksi yang rencananya dilakukan dengan cara long march menuju gedung DPRD Mimika ini, terpaksa tidak jadi dilaksanakan. Aparat keamanan tidak menghendaki aksi dilakukan dengan cara long march lantaran dianggap dapat menganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Akhirnya mereka pun bertemu dengan dua perwakilan dari anggota DPRD Mimika di lokasi titik kumpul massa, halaman depan Gereja Bahtera, depan Polsek Mimika Baru, Jalan C. Heatubun, Martinus Walilo dari Golkar dan Thobias A. Maturbongs dari PDI-P.

Martinus Walilo menyampaikan sejumlah pemahaman kepada massa terkait aksi demontrasi guna menyuarakan pendapatnya. Sikap DPRD Mimika akan tetap menerima apapun aspirasi yang akan disampaikan masyarakat. Namun, DPRD tidak menghendaki jika aksi dilakukan dijalankan, apalagi tanpa melalui prosedur atau aturan yang berlaku, seperti misalnya meminta pengawalan aparat keamanan.

“Intinya jelas, kalau ada demo berlangsung harus ada pengawasan, itu yang penting. Apalagi ini demo ada bawa persoalan hukum seperti ini,” kata Martinus Walilo.

Terkait poin-poin aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat kepada DPRD, tidak harus dengan melakukan demonstrasi. Ada cara yang lebih baik tanpa harus melibatkan massa yang banyak. Ia menyarankan aspirasi dapat disampaikan secara tulisan dalam suatu dokumen kemudian diserahkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Sampaikan sesuatu (aspirasi) harus murni, jangan seperti di daerah lain, sampai ada korban nyawa dan lain-lain. Mimika tidak boleh terjadi hal-hal begitu,” tegasnya.

Perwakilan DPRD usai menyampaikan arahannya, diterima oleh massa. Massa pun siap melaksanakan apa yang disampaikan tersebut, yakni poin-poin aspirasi akan disusun dengan baik dalam bentuk dokumen, kemudian diserahkan ke DPRD Mimika untuk diteruskan hingga ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

Sementara itu Pdt. Deserius Adii yang diwawancara awak media usai aksi, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan aksi solidaritas terhadap aktivis kemanusiaan Haris Azhar dan Fatia Maulidiayanti yang kini terjerat hukum akibat laporan pencemaran nama baik oleh Menteri Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Karena mereka ini (Haris dan Fatia) sudah banyak membantu orang Papua, kita juga harus bantu. Karena kita lihat itu ketidakbenaran yang dilakukan oleh negara. Mereka sedang menutupi kesalahan mereka dengan mengalihkan nama pencemaran nama baik,” kata Pdt. Deserius Adii.

“Tidak boleh begitu, ini ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oenajabat negara. Sementara mereka itu (pejabat negara) wajar di kritik, kejahatan di blok Wabu harus di kritik, apalagi dijelaskan dalam data,” sambungnya.

Apalagi kritik yang disampaikan Haris dan Fatia berdasarkan hasil riset dari sejumlah lembaga dan yayasan seperti YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama Koalisi Bersihkan Indonesia.

“Itu yang kami juluki Haris dan Fatia ini, mereka adalah orang Kirene yang memikul salib Kristus, membantu dia. Mereka dua ini sedang memikul salib yang dipikul orang Papua hari ini,” katanya.

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyampaikan terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua oleh Pemerintah Pusat, hingga terkait nasib 8.300 karyawan mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang hingga kini belum ada kejelasan.

“Berkas aspirasi akan saya susun, nanti akan kami serahkan ke DPRD Mimika supaya bisa diteruskan sampai ke pusat,” pungkas Pdt. Deserius Adii.

penulis : Saldi
editor : Batt

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JADWAL IMSAKIYAH KAB.MIMIKA
TANGGALIMSAKSUBUHZUHURASARMAGRIBISYA
28/03/202404:3104:4112:0115:1218:0319:11
29/03/202404:3004:4012:0115:1218:0219:11
30/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
31/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
01/04/202404:3004:4012:0015:1318:0119:10
02/04/202404:3004:4011:5915:1318:0119:09
03/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:09
04/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
05/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
06/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:08
07/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:07
08/04/202404:2804:3811:5815:1317:5819:07
09/04/202404:2804:3811:5715:1317:5819:07

KONTEN PROMOSI