Sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024, Ini Syarat dan Persyaratan Calon Kepala Daerah

Suasana sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang digelar oleh KPU Mimika. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

TIMIKA, Seputarpapua.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Papua Tengah melakukan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana Timika, Senin (8/7/2024) diikuti pimpinan partai politik (Parpol), Forkopimda, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika, Hironimus Kia Ruma mengatakan, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Tahun 2024 mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

PKPU ini sendiri mencabut PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau
walikota dan wakil walikota yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU nomor 9 tahun 2020.

“PKPU nomor 8 tahun 2024 telah mengakomodir beberapa pemaknaan penting oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya atas judicial review yang telah dilakukan,” kata Hiro.

Kata dia, menyangkut syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam BAB III, bagian kedua, paragraf 1, pasal 11.

Dimana, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon. Itupun kalau sudah memenuhi perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Atau 25 persen dari
akumulasi perolehan suara sah, dalam pemilu anggota DPRD di daerah
yang bersangkutan.

“Yang dimaksud 20 persen dari jumlah kursi DPRD, khususnya di Mimika adalah minimal 7 kursi. Karena jumlah kursi di DPRD Mimika 35 kursi,” katanya.

Sementara, apabila parpol peserta pemilu menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk parpol peserta pemilu yang memperoleh kursi di
DPRD.

“Perolehan suara sah dan jumlah kursi sebagaimana ditetapkan pada penetapan KPU atas Pemilu anggota DPRD terakhir (Pemilu Legislatif tahun 2024),” terangnya.

Sedangkan menyangkut persyaratan calon, diatur dalam pasal 14 PKPU nomor 8 tahun 2024. Yangmana, ada beberapa syarat penting untuk menjadi catatan khusus bagi kita di Kabupaten Mimika.

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Advertisements

Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

“Yang dimaksudkan adalah bahwa ini terhitung pada 1 Januari 2025 nanti, bukan saat pendaftaran,” ujarnya.

Kemudian, persyaratan lainnya adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota).

Advertisements

Hal ini sudah diuji 3 kali di MK terkait periodisasi. Apa itu periodisasi diatur dalam Pasal 19 PKPU nomor 8 tahun 2024, yang berbunyi “Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:
a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;

b. masa jabatan yaitu:
1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

Advertisements

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan.

e.penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati atau walikota untuk calon bupati atau calon wakil walikota pada daerah yang sama.

Sedangkan untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kata Hiro, menyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (yang masih menjabat) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dokumen yang harus disiapkan terkait dengan syarat diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Advertisements

Begitu juga untuk anggota DPR, DPD DPRD sebagai calon terpilih (belum dilantik) juga harus mengundurkan diri.

“Dokumen yang harus disiapkan terkait dengan syarat diatur dalam Pasal 32,” terangnya.

Pemilihan di Daerah Khusus

Kemudian untuk pemilihan di daerah khusus, seperti kita di Papua. Pada Bab XI PKPU nomor 8 tahun 2024 sudah mengatur dengan jelas. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam peraturan komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 138 ayat (1)).

Daerah khusus dan atau daerah istimewa, meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan undang-undang (Pasal 138 ayat (2)).

“Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikecualikan bagi kursi anggota DPR Papua, DPR Papua Barat yang diangkat (jalur pengangkatan). Hal yang sama berlaku juga untuk DPR Papua Barat Daya, DPR Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan (Pasal 139 ayat (1) Jo.Pasal 139 ayat (2)),” katanya.

Sedangkan dalam konteks Pilkada, Undang undang nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang nomor 2 tahun 2021 merupakan ‘lex spesialis’ terhadap Undang-undang Pilkada.

Salah satu prinsip dalam asas hukum ‘lex spesialis derogat legi generali’ adalah bahwa untuk ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan khusus (lex spesialis), maka berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan umum (lex generalis).

Lanjutnya, dengan kata lain Undang undang Otsus Papua hanya mengatur syarat untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sehingga pencalonan gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 12.

“Sedangkan untuk calon bupati dan calon wakil bupati, karena tidak diatur dalam undang-undang Otsus, maka berlaku syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PKPU nomor 8 tahun 2024, yang merupakan peraturan turunan dari UU Pilkada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sementara calon dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri wajib mengundurkan diri pada saat penetapan pencalonan dengan menyertakan surat pengajuan pengunduran diri.

“Namun, untuk incumbent (petahana), hanya diwajibkan cuti saat kampanye dan tidak perlu mundur dari jabatannya,” ujarnya.

penulis : Mujiono
editor : Felix

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan