seputarpapua.com

Tahun 2020 Penerimaan Bea Cukai Amamapare Rp1,6 Triliun, Made: Masih Akan Bertambah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Kepala Bea Cukai Amamapare, I Made Aryana
Kepala Bea Cukai Amamapare, I Made Aryana

TIMIKA | Kabupaten Mimika melalui Bea Cukai Amamapare, Timika, Papua menyumbang penerimaan negara per 17 Desember 2020 mencapai kurang lebih Rp1.638.000.000.000.

Secara persentase, Bea Cukai Amamapare telah mencapai realisasi sebesar 278 persen dari target yang telah ditentukan yakni Rp579.399.956.546.

“Yang paling utama di kita biasanya yang menjadi penilaian dari kinerja kita adalah penerimaan. Penerimaan ini sangat krusial di kita karena memang satu negara bisa hidup ya dari penerimaan,” kata Kepala Bea Cukai Kabupaten Mimika, I Made Aryana Sabtu (19/12).

Kata Made, total penerimaan tahun ini hampir mirip dengan tahun 2018 lalu yang melampaui target penerimaan.

Sementara untuk tahun 2019 lalu, belum bisa mencapai target karena beberapa situasi.

Awalnya, penerimaan 2020 per tanggal 17 Desember adalah Rp1.694 Triliun, namun karena dikurangi dengan restitusi maka tinggal Rp1,638 Triliun.

Capaian target tersebut dipengaruhi oleh dari kinerja penerimaan, sanksi di cukai.

Untuk penerimaan paling besar masih seputar penerimaan bea keluar dan bea masuk dan dan masih dari sektor tambang yang mendominasi.

Bea masuk itu opaling besar adalah supporting kegiatan tambang, sprepart dan kebutuhan tambang lainnya yang capai Rp100 miliar lebih.

“Diperkirakan akan terus naik hingga akhir Desember karena masih ada beberapa kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Amamapare untuk membawa kebutuhan dari PT. Freeport Indonesia,” tutur Made.

Selain itu, kata Made, peneriman juga berasal dari kegiatan lain, diantaranya adalah melakukan penindakan di salah satu cafe yang baru yang ada di Timika.

Dimana di Cafe tersebut, belum ada perizinan dari pihak Bea Cukai yakni Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena CukaiĀ (NPBKC).

Sehingga pihak Bea Cukai melakukan sosialisasi dan menyegel tempat tersebut lalu diarahkan untuk membuat izin serta tetap membayar uang sebesar Rp 20 juta.

Lalu sudah dilayangkan surat tagihan cukai dan harus dibayar, dengan batas waktu setelah surat tagihan terbit 30 hari harus sudah lunasi, kalau tidak maka bisa kena bunga lagi.

“Untuk barang – barangnya sudah dilengkapi dengan pita cukai sehingga legal, usahanya yang belum, sehingga kita arahkan untuk membuat ijin di kita, tetap usaha yang belum memiliki NPBKC maka dia (pemilik Cafe) dikenakan 20 juta,” jelas Made.

 

Reporter: Kristin Rejang
Editor: Aditra
Berita Terkait
Baca Juga