seputarpapua.com

Terkait Putusan PTTUN Makassar, Sejumlah Anggota DPRD Mimika Aktif Angkat Bicara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Gedung DPRD Mimika di Jalan Cenderawasih. (Foto: Saldi/SP)
Gedung DPRD Mimika di Jalan Cenderawasih. (Foto: Saldi/SP)

TIMIKA | Sejumlah Anggota DPRD Mimika masa jabatan 2019-2024 mulai angkat angkat bicara terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Urusan Negara (PTTUN) Makassar yang memenangkan Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 atas banding yang diajukan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelumnya pada tanggal 7 Januari 2021 lalu, PTTUN Makassar dengan nomor 193/B/2020/PTTUN.MKS menyatakan menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara, yakni Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:
155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
Periode 2019-2024.

Kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 dan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan mengatakan, pihaknya menghormati putusan PTTUN Makassar yang sudah incraht (memiliki kekuatan hukum tetap), namun kata Felix, pihaknya juga harus melihat tanggapan dari pemerintah terkait putusan tersebut.

“Karenanya, aktivitas di DPRD Mimika tetap jalan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai pengawasan dan lainnya. Ini semua dilakukan, karena kita belum diperintahkan oleh Gubernur Papua,” kata Jonti sapaan akrab Yohanes Felix Helyanan di Kantor DPRD Mimika, Senin (21/02/2021).

Artinya kalau sudah ada SK pencabutan dari Gubernur Papua, maka pihaknya juga harus beristirahat. Namun sepanjang belum ada, maka aktivitas tetap berjalan seperti biasanya.

“Saya minta anggota DPRD tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dan mudah mudahan dalam waktu dekat kita bisa rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjalankan aktivitas,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Mimika dari Partai Golkar Iwan Anwar l. “Saya mengapresiasi kepada anggota DPRD periode 2014-2019 yang sudah melakukan upaya di jalur hukum. Namun demikian, putusan PTTUN Makassar itu putusan administrasi negara. Sehingga apapun yang diputuskan harus ditindaklanjuti oleh yang mengeluarkan SK tersebut, dalam hal ini Gubernur Papua,” kata dia.

Berita Terkait
Baca Juga