Terkait UU ITE, Presiden Perintahkan Kapolri dan Jajaran Selektif Terima Laporan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Presiden Jokowi Foto: BPMI Setpres
Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

TIMIKA | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Oleh karena itu, saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya seperti dilansir dari Setkab.go.id.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden.

Namun, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut.

 

Editor: Misba
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Klemen Tinal dalam Kenangan
Klemen Tinal dalam Kenangan
Menuju PON XX Papua 2021 | GOR Panjat Tebing Mimika Dinilai Layak Untuk Atlet Internasional
Menuju PON XX Papua 2021 | GOR Panjat Tebing Mimika Dinilai Layak Untuk Atlet Internasional
Baca Juga