Tiga Bulan Terjebak di Jayapura, 300an Warga Merauke Minta Pemkab Fasilitasi Pulang

Sejumlah warga Merauke yang terjebak di Jayapura hendak melakukan rapid test. (Foto: Berti/SP)
Sejumlah warga Merauke yang terjebak di Jayapura hendak melakukan rapid test. (Foto: Berti/SP)

JAYAPURA | Sebanyak 300-an warga Kabupaten Merauke, Papua yang terjebak di sekitar Jayapura akibat kebijakan pembatasan penerbangan, meminta Pemkab Kabupaten Merauke memfasilitasi kepulangan mereka, terutama dalam pengurusan persyaratan administrasi.

Sudah tiga bulan lebih, sejak Pemerintah Provinsi Papua per 26 Maret 2020 secara resmi menutup bandara dan pelabuhan di Papua guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19, warga Merauke ini pun tinggal menumpang di rumah keluarga mereka.

Pada Minggu (21/6) pagi, sekitar 80-an orang mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura Kotaraja.

Mereka hendak mengikuti Rapid Test karena mendapat informasi adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang membuka secara resmi penerbangan antardaerah di Papua mulai 22 Juni 2020.

“Kami datang pagi ini ke Kantor Dinas Kesehatan Papua mau Rapid Test, tapi kami dengar informasi bahwa Pesawat masuk ke Merauke dari Jayapura tanggal 26 Juni. Jadi batal Rapid Test. Harapan kami, Pemerintah Daerah Merauke bisa hadir bantu kami,” kata Antonius Wanggai.

Antonius yang juga Kepala Suku Kepulauan Yapen di Merauke itu sangat ingin pulang bertemu keluarga yang ditinggalkannya tiga bulan lebih ini. Ia mengisahkan, pernah di tanggal 6 Juni 2020, pihaknya bersama 300-an warga Merauke yang lain melakukan Rapid Test difasilitasi anggota DPR Papua Dapil Merauke, Fauzun Nihayah.

“Tapi setelah itu yang berangkat cuma tiga orang. Kepala Sekolah SMP YPK yang urus kami sudah pulang tinggalkan kami dengan dua orang lain. Semua kami rata-rata tinggal di rumah keluarga. Saya di Dok VIII. Ini ada yang di Keerom, Sentani. Kami dengar pengurusan surat keterangan izin jalan dari Provinsi itu makan waktu lama. Kami begini banyak, makanya kami mohon perwakilan Pemda bisa hadir di sini bantu kami,” kata Antonius.

Sementara itu, Fitri Dewi Eriska salah seorang Ibu rumah tangga, mengaku dirinya sudah tiga bulan ini tinggal menumpang di rumah keluarganya di Keerom. Ia merasa nasibnya dan teman-teman yang lain terkatung-katung dengan kebijakan pembatasan penerbangan yang berubah-ubah ini.

“Tiap kali ada informasi bahwa bandara mau dibuka, kami mau turun dari Keerom urus surat-surat, dan ikut Rapid Test. Tiap kali turun, kami sewa mobil Rp 800 ribu. Kasihan kami rakyat biasa saja,” kata Fitri.

Prev1 of 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar