Tiga Rekomendasi Tim Kemanusiaan Terkait Pembunuhan Pendeta di Papua

Ketua Tim Independen Kemanusiaan Intan Jaya Haris Azhar (kanan) bersama Pdt. Dora Balubun dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/10/2020).
Ketua Tim Independen Kemanusiaan Intan Jaya Haris Azhar (kanan) bersama Pdt. Dora Balubun dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/10/2020).

TIMIKA | Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya mengumpulkan sejumlah temuan terkait pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 lalu.

Tim Kemanusiaan ini diketuai Haris Azhar dan beranggotakan beberapa tokoh agama, akademisi, serta aktivis kemanusiaan di Papua, telah mengumumkan hasil temuan mereka melalui siaran pers di Jayapura, Kamis (29/10).

Berdasarkan temuan dan sejumlah fakta, Tim Kemanusiaan mengeluarkan tiga rekomendasi, pertama: meminta Presiden Republik Indonesia memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi Militer di Intan Jaya.

Kedua: meminta Komnas HAM untuk segera melakukan Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran HAM (yang berat) di Hitadipa, dan ketiga: meminta kepada Gubernur Papua untuk membantu Pemerintah Daerah Intan Jaya melakukan pemulihan psikologi sosial ke masyarakat Hitadipa yang trauma.

Ketua Tim Independen Kemanusiaan Intan Jaya Haris Azhar, mengatakan berdasarkan temuan dan informasi yang dikumpulkan, pelaku pembunuhan Pendeta Yeremia mengerucut kepada oknum anggota TNI.

Oknum anggota TNI dimaksud diduga berinisial A, sebut Haris, bertugas di Koramil Persiapan Hitadipa, ketika itu ditemani satu anggota lainnya namun identitasnya belum didapatkan.

IKLAN-TENGAH-berita

“Dua orang ini naik ke kandang babi dimana Pendeta Yeremia ditemukan meninggal tertembak. Dua anggota lainnya berjaga di pos, jadi sepertinya mereka membagi tugas,” katanya.

Haris menerangkan, laporan tim kemanusiaan langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo guna meminta kejelasan apakah banyaknya pasukan keamanan di Papua terkait dengan suatu kebijakan strategis dari Jakarta.

“Karena TNI yang ada di Papua bukan saja yang organik, tetapi juga non organik. Khusus untuk non organik, saya meyakini harus ada kaitan dengan suatu kebijakan strategis. Itu pertanggung jawaban di Panglima TNI dan tentu saja Presiden,” kata dia.

Prev1 of 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar