Timsel MRPP Yahukimo: Anggota yang DIlantik Tidak Sesuai Rekomendasi

Sekretaris Timsel MRPP Wilayah Yahukimo, Neriap Balinggga (Kiri) (Foto: Ist)

JAYAPURA | Tim Seleksi (Timsel) Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Wilayah Kabupaten Yahukimo, mempertanyakan sejumlah nama yang telah dilantik sebaga anggota MRPP oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, di Jayawijaya, pada 19 Desember 2023.

Hal ini dikarenakan, ada beberapa nama yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar usulan, tetapi tiba-tiba dilantik menjadi anggota MRPP.

“Kami keberatan dengan hasil akhir terlebih calon yang dilantik 19 Desember lalu, karena yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar yang kami usulkan ke Timsel tingkat Provinsi,” kata Sekretaris Timsel MRPP Wilayah Yahukimo Neriap Balinggga, di Jayapura, Kamis (4/1/2024) malam.

Sebagai informasi, MRPP adalah lembaga pemerintahan di Tanah Papua yang diisi oleh perwakilan adat, agama dan perempuan.

Neriap menjelaskan, secara tahapan nama calon MRPP Pokja Adat dan Perempuan telah dilakukan seleksi dengan hasil akhir berdasarkan nomor urut yang telah diserahkan kepada Timsel MRPP tingkat Provinsi.

Namun yang terjadi, justru yang dilantik bukan berdasarkan nomor urut sesuai usulan melainkan diacak, bahkan terdapat nama yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat malah dilantik sebagai anggota MRPP dari perwakilan Pokja Adat Kabupaten Yahukimo.

“Ada bacalon yang notabene secara administrasi tidak memenuhi syarat kok malah dilantik, kami sangat keberatan dengan hasil ini,” tandasnya.

Sementara Menius Medial yang juga selaku Anggota Timsel MRPP Wilayah Kabupaten Yahukimo menyayangkan tidak adanya informasi balik dari Timsel tingkat provinsi mengenai perubahan nama calon anggota MRPP.

“Itu seperti ada kejanggalan dalam penetapan calon Anggota MRP dari Kabupaten Yahukimo. Seharusnya jika ada perubahan, mestinya disampaikan kepada Timsel MRPP Kabupaten Yahukimo, agar kami tahu jika ada kesalahan atau perbaikan,” tandasnya.

“Ini terkesan diam dan tiba-tiba nama yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada dalam usulan kok dilantik? ini kan janggal?,” sambungnya.

Yang menjadi pertanyaan, kata Menius, apa wewenang Timsel MRPP melakukan perubahan atau pergantian nama yang telah diusulkan, karena sesuai Juknis, kewenangan seleksi untuk Pokja Adat dan Perempuan ada di tingkat kabupaten bukan provinsi.

“Timsel MRPP tingkat Provinsi tidak menghargai apa yang kami telah tetapkan. Selaku Timsel tingkat Kabupaten sudah diberi kewenangan yang diatur dalam Juknis dan Pergub, hasil yang kami usulkan telah mewakili setiap suku yang ada di Kabupaten Yahukimo, tapi kenapa justru hasil dari Provinsi sudah melenceng jauh dari Juknis dan perwakilannya lebih berat di salah satu wilayah yang ada di Yahukimo,” tegasnya.

Advertisements

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri dapat meninjau kembali SK nama-nama Timsel, sebab tidak menutup kemungkinan SK tersebut akan bermasalah dan berujung pada tindakan hukum.

Nemius menyebut, Timsel MRPP Wilayah Kabupaten Yahukimo telah mengusulkan sembilan nama calon MRPP Pokja Adat dan enam nama MRPP Pokja Perempuan. Namun belakangan nama-nama yang dilantik tidak sesuai dengan daftar nomor urut dan diganti dengan nama yang tidak masuk dalam daftar usulan.

penulis : Musa
editor : Wan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan