seputarpapua.com

Tokoh Masyarakat Dukung PSU Pilkada Nabire, Namun Pakai Syarat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
TOKOH | Para tokoh masyarakat adat dalam pertemuan penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan PSU Pilkada Nabire, pada Jumat, 16 April 2021. (Foto: Ist/Seputarpapua)
TOKOH | Para tokoh masyarakat adat dalam pertemuan penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan PSU Pilkada Nabire, pada Jumat, 16 April 2021. (Foto: Ist/Seputarpapua)

NABIRE | Para tokoh masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua mengaku siap mendukung serta menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nabire periode tahun 2020-2025.

Mereka juga menyampaikan dukungan terhadap Penjabat Bupati Nabire, dr Anton T. Mote menjalankan tugas dan tanggungjawab menyukseskan agenda PSU di daerah itu. Bahkan, berjanji menjamin situasi kamtibmas agar tetap aman dan damai bersama dengan TNI-Polri selama persiapan pelaksanaan PSU.

Pernyataan tersebut disampaikan para tokoh masyarakat adat se-Kabupaten Nabire dalam rapat koordinasi bersama Penjabat Bupati Nabire, Dandim Nabire, Kapolres yang diwakili Kabag Ops Polres Nabire, serta para tokoh masyarakat, pada Jumat, 16 April 2021 di ruang rapat Sekda Nabire.

Tokoh masyarakat yang hadir diantaranya Ketua Badan Musyarawah Adat (BMA), Melkisedek Rumawi, Kepala Suku Dani, Damal, Dauwa dan Nduga (D3N), Ayub Wonda, Kepala Suku Mee, Fery Youw, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Socrates Sayori, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Nabire, Herman Sayori, serta beberapa perwakilan lainnya.

“Kami siap sukseskan PSU yang aman dan damai untuk Kabupaten Nabire,” kata perwakilan tokoh masyarakat, Fery Youw.

Youw juga mengatakan, pihaknya menolak komisioner KPU dan Bawaslu Nabire untuk melanjutkan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Sebab para tokoh menghendaki agar komisioner kedua lembaga itu diganti.

Ia menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memerintahkan dilaksanakannya PSU, lantaran ada sebab dan juga akibat, yakni tidak profesionalnya KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada pada 20 Desember 2020.

“Kami ingin komisioner dua lembaga itu diganti. Sebab adanya PSU lantaran kegagalannya dalam pelaksanaan pemilu lalu,” tegas Youw.

Berita Terkait
Baca Juga