Tokoh Masyarakat Dukung PSU Pilkada Nabire, Namun Pakai Syarat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
TOKOH | Para tokoh masyarakat adat dalam pertemuan penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan PSU Pilkada Nabire, pada Jumat, 16 April 2021. (Foto: Ist/Seputarpapua)
TOKOH | Para tokoh masyarakat adat dalam pertemuan penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan PSU Pilkada Nabire, pada Jumat, 16 April 2021. (Foto: Ist/Seputarpapua)

NABIRE | Para tokoh masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua mengaku siap mendukung serta menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nabire periode tahun 2020-2025.

Mereka juga menyampaikan dukungan terhadap Penjabat Bupati Nabire, dr Anton T. Mote menjalankan tugas dan tanggungjawab menyukseskan agenda PSU di daerah itu. Bahkan, berjanji menjamin situasi kamtibmas agar tetap aman dan damai bersama dengan TNI-Polri selama persiapan pelaksanaan PSU.

Pernyataan tersebut disampaikan para tokoh masyarakat adat se-Kabupaten Nabire dalam rapat koordinasi bersama Penjabat Bupati Nabire, Dandim Nabire, Kapolres yang diwakili Kabag Ops Polres Nabire, serta para tokoh masyarakat, pada Jumat, 16 April 2021 di ruang rapat Sekda Nabire.

Tokoh masyarakat yang hadir diantaranya Ketua Badan Musyarawah Adat (BMA), Melkisedek Rumawi, Kepala Suku Dani, Damal, Dauwa dan Nduga (D3N), Ayub Wonda, Kepala Suku Mee, Fery Youw, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Socrates Sayori, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Nabire, Herman Sayori, serta beberapa perwakilan lainnya.

“Kami siap sukseskan PSU yang aman dan damai untuk Kabupaten Nabire,” kata perwakilan tokoh masyarakat, Fery Youw.

Youw juga mengatakan, pihaknya menolak komisioner KPU dan Bawaslu Nabire untuk melanjutkan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Sebab para tokoh menghendaki agar komisioner kedua lembaga itu diganti.

Ia menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memerintahkan dilaksanakannya PSU, lantaran ada sebab dan juga akibat, yakni tidak profesionalnya KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada pada 20 Desember 2020.

Baca Juga:

“Kami ingin komisioner dua lembaga itu diganti. Sebab adanya PSU lantaran kegagalannya dalam pelaksanaan pemilu lalu,” tegas Youw.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Kaleidoskop Papua 2021   Rangkaian Peristiwa Sepanjang Tahun 2021 di Papua
Kaleidoskop Papua 2021 Rangkaian Peristiwa Sepanjang Tahun 2021 di Papua
Warga di Mimika Ikut Vaksinasi dapat Sepeda Motor
Warga di Mimika Ikut Vaksinasi dapat Sepeda Motor
Kepolisian Mimika Sita Ribuan Petasan dari Pedagang Eceran Tak Berizin
Kepolisian Mimika Sita Ribuan Petasan dari Pedagang Eceran Tak Berizin
Pasukan TNI Tidak Akan Ditarik dari Papua, Ini Penjelasan Panglima
Pasukan TNI Tidak Akan Ditarik dari Papua, Ini Penjelasan Panglima
Baca Juga