Tidak hanya itu, Sebby menyebut, terhitung mulai Rabu 2 Desember 2020, markas pusat TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, sebab jelas-jelas telah merusak perjuangan bangsa Papua.
“Juga diketahui bahwa Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua,” pungkasnya.
Ketua OPM Jeffrey Bomanak sama sekali tak menyinggung pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat pada peringatan 1 Desember 2020, yang dipercaya sebagai hari kemerdekaan sekaligus melahirkan embrio perjuangan.
Jeffrey justru mengapresiasi rakyat Papua bersama seluruh pendukung perjuangan yang telah berpartisipasi bersama dengan aman dan nyaman dalam menghormati hari nasional bangsa Papua 1 Desember.
“Kali ini NKRI dan dunia international telah menyaksikan secara seksama bahwa rakyat Papua bukanlah Indonesia, rakyat Papua sadar dan sangat sadar adalah sebuah bangsa yang sudah merdeka berdasarkan Konstitusi International Resolution Umum PBB Nomor 1514,” katanya dalam pernyataan resmi, Selasa (1/12).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, dilansir ABC Australia (abc.net.au) menyangkal legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara Papua Barat.
“Dengan dalih apa seorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua,” kata Teuku kepada ABC.
Ia mengatakan, kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua, sudah final.
“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” katanya.
Reporter: Sevianto Pakiding
Editor: Misba Latuapo
- Tag :
- Benny Wenda,
- OPM,
- Sebby Sambom,
- TPNPB
Tinggalkan Balasan