Tujuh OPD di Pemkab Mimika Belum Serahkan Laporan MCP KPK ke Inspektorat

Suasana apel pagi di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (30/5/2022). (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Suasana apel pagi di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (30/5/2022). (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Asisten 1 Setda Kabupaten Mimika, Yulianus Sasarari saat apel Senin (30/5/2022) mengagakan bahwa ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajib memasukan laporan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2022 ke Inspektorat.

Dimana dari 11 OPD baru 4 OPD yang memasukan laporan tersebut sementara 7 diantaranya belum.

Tujuh OPD tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berhubungan dengan perizinan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Organisasi Tata Kelola Pemerintahan (ORTAL), Badan Kepegaaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Setwan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK).

“Ada 7 OPD belum menyampaikan laporan ke Inspektorat karena nanti bulan Juli ada pertemuan evaluasi KPK. Saya sampaikan ini berhubungan dengan MCP KPK di Inspektorat dalam satu bulan ini harus segera siapkan apa yang perlu dilengkapi,” kata Yulianus Sasarari.

Untuk diketahui, MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

MCP meliputi 8 area intervensi yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Diberitakan sebelumnya,Senin (14/2/2022) lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Michael Gomar mengatakan realisasi pencapaian MPC di Kabupaten Mimika tahun 2021 yang dilaksanakan oleh OPD adalah sebesar 36,62 persen untuk se-provinsi Papua.

“Sehingga Kabupaten Mimika berada pada urutan ke-9 dengan realisasi 8 intervensi MCP,” jelas Sekda.

Capaiannya yakni Perencanaan penganggaran APBD Kabupaten Mimika dengan realisasi 50,55 persen, pengadaan barang dan jasa 26,5 persen, perijinan dengan capaian 46,48 persen, pengawasan APIP 41,18 persen, manajemen ASN 24,7 persen, optimalisasi pajak daerah 66,2 persen, manajemen aset daerah sebesar 21,73 persen, tatakelola keuangan desa dengan capaian 3,2 persen.

reporter : Kristin Rejang
editor : Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.