Tuntut SK Pengaktifan, Anggota Dewan Hentikan Aktivitas di Gedung DPRD Mimika

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
MENUTUP | Sejumlah anggota dewan menutup pagar halaman gedung DPRD Mimika sebagai simbol dihentikannya segala bentuk aktivitas di gedung itu, Selasa (7/9/2021). (Foto: Ist/Seputarpapua)
MENUTUP | Sejumlah anggota dewan menutup pagar halaman gedung DPRD Mimika sebagai simbol dihentikannya segala bentuk aktivitas di gedung itu, Selasa (7/9/2021). (Foto: Ist/Seputarpapua)

TIMIKA | Sejumlah Anggota Dewan periode 2019-2024 menghentikan seluruh aktivitas di gedung DPRD Mimika, Papua terhitung mulai Selasa (7/9/2021) hingga ada kejelasan terkait pengaktifan kembali status mereka sebagai anggota DPRD Mimika.

Penghentian aktivitas ini dilakukan lantaran menuntut pemerintah segera mengaktifkan kembali status mereka sebagai anggota DPRD Mimika pasca dikeluarkannya surat keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 115/301 tahun 2021 tentang Pembatalan dan Pencabutan SK Nomor 115/226 tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2019-2024.

Di mana, keluarnya SK Gubernur nomor 115/301 dengan memperhatikan putusan PTUN Jayapura nomor 2/G/2020/PTUN.JPR dan putusan PTTUN Makassar nomor 193/B/2020/PTTUN.MKS, penetapan PTUN Jayapura nomor 2/PEN.INKRAHCT/2020/PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021 dan Surat GubernurĀ  Papua nomor 180/9008/SET tanggal 4 Agustus 2021 perihal penjelasan atas putusan PTUN Jayapura nomor 2/G/2020/PTUN.JPR.

Dengan belum adanya SK baru Gubernur Papua atas SK pembatalan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024, secara otomatis terjadi kekosongan anggota DPRD Mimika. Hal itu menyebabkan sejumlah anggota dewan menuntut pemerintah setempat segera menyelesaikan masalah ini.

“Kami DPRD periode 2019-2024 sepakat hari ini aktivitas kantor DPRD ini kami hentikan sampai ada SK diaktifkan kembali oleh Gubernur Papua. Jadi mulai hari ini tidak ada aktivitas kantor DPRD,” kata Martinus Walilo yang mengklaim mewakili rekan-rekannya anggota dewan periode 2019-2024.

Selanjutnya, ia mempertanyakan sudah sejauh mana pemerintah daerah menyelesaikan polemik ini dan mengharapkan adanya penjelasan dari pemerintah.

“Jelaskan kepada kami DPR, kami tidak mau digantung kaya begini. Tanggungjawab mereka (Pemerintah) sampai dimana? Kalau SK gubernur sudah ditandatangani, segera mereka terbitkan. Salinannya kalau sudah dibawa, pemerintah daerah jangan mereka bertahan,” ujarnya.

Dengan ketidakpastian ini, Martinus bahkan mengancam akan menurunkan massa dengan jumlah besar dan melakukan aksi demonstrasi yang dapat menghentikan aktivitas di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Reporter: Saldi
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Protokol Kesehatan Bandara Timika saat PON XX Papua 2021
Protokol Kesehatan Bandara Timika saat PON XX Papua 2021
Kisah Yulius Uwe - Pemegang Rekor Dasalomba Indonesia
Kisah Yulius Uwe - Pemegang Rekor Dasalomba Indonesia
Jelang PON XX Papua, Infrastruktur Kelistrikan di Mimika Rampung 100 Persen
Jelang PON XX Papua, Infrastruktur Kelistrikan di Mimika Rampung 100 Persen
Satu-satunya di Indonesia, GOR Biliar Timika Siap Dipakai pada PON XX Papua 2021
Satu-satunya di Indonesia, GOR Biliar Timika Siap Dipakai pada PON XX Papua 2021
Melihat Kemegahan GOR Futsal di Mimika Jelang PON XX
Melihat Kemegahan GOR Futsal di Mimika Jelang PON XX
Polisi dan Tim Medis di Timika Suntik Vaksin Pelaku Usaha di Tempat Jualan
Polisi dan Tim Medis di Timika Suntik Vaksin Pelaku Usaha di Tempat Jualan
Si Jago Merah Hanguskan 8 Ruko di Timika
Si Jago Merah Hanguskan 8 Ruko di Timika
Turnamen Bola volly Distrik Mimika Baru Memperingati HUT ke 76 Kemerdekaan RI
Turnamen Bola volly Distrik Mimika Baru Memperingati HUT ke 76 Kemerdekaan RI
Freeport Gelar Upacara HUT RI di Tembagapura, Presdir: Mari Merawat Indonesia
Freeport Gelar Upacara HUT RI di Tembagapura, Presdir: Mari Merawat Indonesia
4 Tahun Seputar Papua Menggoreskan Tinta
4 Tahun Seputar Papua Menggoreskan Tinta
Baca Juga