Apalagi saat ini sudah mendekati perhelatan PON XX Papua dan Mimika menjadi salah satu daerah penyelenggaraan PON. Pihaknya tidak bisa menjamin stabilitas keamanan ketika polemik ini tidak diselesaikan dengan cepat.
“Kami harapkan sebelum PON masalah ini selesai, supaya ini (PON) kami back up semua, kegiatan kami akan mendukung semua. Jadi segera,” tegasnya.
Sementara terkait APBD perubahan, ia mengatakan telah bersama rekan-rekannya sepakat untuk tidak ditetapkan dengan peraturan bupati (Perbup).
Selanjutnya juga dalam draft APBD perubahan, pihaknya telah menganggarkan terkait hak-hak anggota dewan periode 2014-2019 yang menggugat gubernur di PTUN dan menang sehingga keluar SK pembatalan peresmian anggota dewan periode 2019-2014.
“Kami dengan DPR periode lalu sudah sepakat, mereka mendukung untuk kami harus aktifkan kembali, jadi tidak ada masalah. Jangan pemerintah jadikan alasan itu untuk membuat kita dibiarkan begini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan