TIMIKA | Uni Eropa dan Indonesia mengadakan Human Rights Dialogues atau Dialog Hak Asasi Manusia yang ke-9 melalui konferensi video dimana Indonesia sebagai tuan rumah, pada 27 Mei 2021 lalu.
Human Rights Dialogues muncul pada tahun 2009, ditujukan untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait kepentingan bersama, seperti hak asasi manusia. Uni Eropa dan Indonesia menyadari bahwa situasi pandemi saat ini berdampak terutama kepada warga dalam situasi rentan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan International Federation for Human Rights (FIDH) mengirimkan salinan informasi ke Uni Eropa sebelum dialog berlangsung.
Mereka menggarisbawahi bagaimana pelanggaran HAM terus terjadi walaupun di kala pandemi, dan bagaimana hal tersebut menghasilkan pengkerdilan ruang sipil.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan, kehadiran militer terus meningkat di Papua, aparat menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tidak diperlukan untuk membubarkan masyarakat yang berkumpul.
“Situasinya semakin diperparah ketika pemerintah membuat sebuah unit polisi siber untuk mengawasi media sosial dan gagal dalam memprioritaskan kelompok rentan dalam menangani pandemi,” kata Fatia, Jumat (11/6/2021).
KontraS dan FIDH mengapresiasi inisiatif Uni Eropa untuk mengangkat isu mereka dalam dialog, seperti hak atas kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul. Kemudian topik hukuman mati dan pembunuhan di luar hukum (unlowfull killing).
Kedua organisasi HAM terkemuka ini berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi dipertaruhkan, terlebih mengenai kebebasan berekspresi secara daring. Warga yang mengkritik pemerintah di media sosial akan menjadi target polisi siber, yang adalah unit baru untuk mencegah kejahatan siber.
“Polisi siber akan memberikan peringatan kepada akun media sosial untuk menghapus unggahan mereka. Sampai pertengahan April 2021, polisi siber telah mengeluarkan peringatan untuk sebanyak 329 akun media sosial,” katanya.
Tinggalkan Balasan