TIMIKA | Perusahaan pertambangan, di antara perusahaan-perusahaan dari sektor ekonomi lain adalah yang paling memahami betapa pentingnya upaya untuk memastikan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa diatasi.
Pemerhati Keberlanjutan Perusahaan, Jalal, mengatakan perusahaan pertambangan tahu persis bahwa ketimpangan dapat menyebabkan bukan saja tekanan ekspektasi masyarakat dan terkikisnya dukungan masyarakat terhadap perusahaan (social license to operate).
“Melainkan juga gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat maupun pekerja perusahaan,” katanya.
Siswa magang di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) PTFI di Kuala Kencana menerima transfer ilmu dari coach. (Foto: Dok by PTFI)
Oleh karena itu, Jalal berpendapat, walaupun sesungguhnya ketimpangan ekonomi utamanya adalah tanggung jawab pemerintah lewat kebijakan-kebijakan publik terkait redistribusi kekayaan, namun perusahaan tambang di manapun pasti memiliki perhatian atas isu ini.
“Secara umum, dengan pajak yang dibayarkan tentu saja perusahaan pertambangan telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi. Tetapi hal itu jelas tidaklah memadai di tingkat lokal, lantaran mekanisme redistribusinya belum tentu adil,” kata dia.
International Council on Mining and Metals (ICMM) atau yang biasa dikenal Dewan Internasional Pertambangan dan Logam mengidentifikasi tiga hal penting yang perlu diketahui oleh perusahaan tambang yang beroperasi di manapun. Pertama, tingkat ketimpangan di lokasi perusahaan itu hendak beroperasi beserta faktor-faktor penyebab utamanya.
Kedua, kebijakan dan inisiatif yang sudah ada dalam pengurangan ketimpangan, serta bagaimana perusahaan bisa berkontribusi di dalamnya. Terakhir, kemungkinan operasi pertambangan bisa memperparah ketimpangan serta upaya yang perlu diambil untuk memitigasinya.
Freeport di Papua
Semangat anak-anak asli Papua ketika ketika mengikuti proses belajar di Sekolah Yayasan Taruna Papua di Timika. (Foto: Dok by PTFI)
Jalal menyebut, hal-hal itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan tambang di Indonesia, walau mungkin tidak selengkap apa yang menjadi ekspektasi ICMM. Seperti Freeport, yang di Indonesia menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI).
Walaupun kini mayoritas sahamnya telah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui MIND ID, BUMN holding pertambangan, namun kebijakan dan praktik perusahaan yang beroperasi di Mimika, Papua itu terus dipandu oleh ekspektasi ICMM.
Ia mengamati, dalam laporan PTFI yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dan dapat diakses oleh publik, dapat dilihat kesesuaian antara petunjuk ICMM tentang mitigasi dampak negatif dan penguatan dampak positif untuk pencapaian SDG10 di tingkat lokal.
“Beberapa yang paling menarik adalah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pendidikan,” sebut Jalal.
Pemberdayaan masyarakat lokal oleh PTFI melalui peternakan yang dikelola Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) di Kampung Utikini Baru (SP12), Mimika. (Foto: Dok by PTFI)
Studi yang dilakukan oleh LPEM UI di tahun 2019 menyebutkan bahwa PTFI telah menciptakan 230.000 kesempatan kerja tidak langsung, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua.
Sedangkan secara langsung PTFI dan mitra kerjanya telah menyerap 30.542 tenaga kerja, di mana sebanyak 24,7% dari jumlah tersebut atau sebanyak 7.529 adalah karyawan asli Papua. Jumlah ini adalah yang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja perusahaan di Papua.
“Ekspektasi untuk semakin banyak dan tinggi proporsinya karyawan asli Papua benar-benar menjadi isu yang dikelola dengan serius. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa untuk bisa meningkatkan jumlah dan proporsi karyawan asli Papua, pendidikan dan pelatihan adalah kuncinya,” kata Jalal.
Di samping itu, PTFI telah mendirikan dan mengelola 5 asrama untuk mereka yang berasal dari dataran tinggi Kabupaten Mimika, sekaligus sekolah yang diprioritaskan untuk menampung anak-anak tujuh suku yang diseleksi oleh lembaga pengelola dana kemitraan, yaitu YPMAK, yayasan yang tadinya bernama LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro).
Karyawan asli Papua dilatih mengoperasikan alat canggih melalui simulator oleh instruktur PTFI. (Foto: Dok by PTFI)
Melalui dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat, PTFI juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari 7 suku – khususnya Amungme dan Kamoro.
Bantuan pendidikan lain termasuk pendukung operasional pendidikan juga diberikan, termasuk transportasi untuk menjemput dan mengantar anak-anak dari lokasi-lokasi terpencil, pengadaan guru bantu, pemberian kelas matrikulasi untuk penyesuaian anak-anak yang akan melanjutkan studinya di luar Papua.
Upaya lain yang sangat menonjol adalah pendirian Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang memiliki program mulai dari pelatihan kompetensi dasar (literasi) hingga tingkat lanjut, yaitu program MBA yang dilaksanakan bekerjasama dengan SBM ITB untuk pengembangan karyawan dengan prioritas karyawan asli Papua.
Reporter: Sevianto Pakiding
Editor: Misba
Tinggalkan Balasan