MERAUKE | Uskup Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC menegaskan kepada pemerintah agar pemekaran daerah otonomi baru di Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan (PPS) nantinya harus berdampak baik terhadap kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak menjadikan pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua tidak sebagai sarana berebut kekuasaan dan jabatan.
“Jangan sampai di masa mendatang kita hanya sibuk dengan jabatan dan kekuasaan, tapi manusia-manusia yang hancur,” kata Uskup Mandagi di Merauke, Sabtu (5/6/2022).
Uskup Mandagi mengharapkan agar regulasi pembentukan daerah otonomi baru tersebut dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika pemekaran menghancurkan orang asli Papua, maka gereja tidak mendukung dan menerima hal tersebut.
“Pemekaran itu harus menjadi sarana bagi orang asli Papua di sini bisa bertumbuh dan berkembang dalam segala bidang, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau itu, tentu saya setuju,” pungkasnya.
Sementara aktivis perempuan Merauke, Ana Mahuze mempertanyakan manfaat pembentukan Provinsi Papua Selatan bagi perempuan dan anak asli Papua. Mereka merasa terancam jika tidak ada manfaat yang jelas dari pembentukan PPS bagi masyarakat asli Papua di sana.
“Kalau ditanya tentang PPS, saya bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Karena apa untungnya bagi kami khususnya perempuan dan anak Papua. Kalau tidak ada manfaat, kami justru merasa terancam,” kata dia.
Terkait pembentukan PPS, Ana meminta pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten agar dapat membuat regulasi yang dapat memproteksi orang asli Papua.
“Regulasi ini diperlukan sehingga orang asli Papua di sini tidak merasa terancam atau bahkan populasinya berkurang,” imbuh dia.
- Tag :
- Keuskupan Merauke,
- Merauke,
- Papua Selatan,
- PPS
Tinggalkan Balasan