TIMIKA | Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), K.H Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, guna membahas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, Kamis (14/10/2021).
Papua Barat merupakan provinsi ke tujuh dari provinsi prioritas dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres RI.
Kedatangan Wapres beserta istri Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin dan rombongan menggunakan pesawat khusus Kepresidenan, Boeing 737-400 TNI AU dan mendarat di Bandara Rendani Manokwari.
Rombongan disambut Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing beserta Forkopimda.
Setiba di Manokwari Wapres memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Papua Barat bersama Bupati Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan, sebagai Kepala Daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat tahun 2021.
Wapres mengatakan bahwa, anggaran bukanlah isu utama, karena sesungguhnya anggaran kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah cukuplah besar.
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan,” kata Ma’ruf Amin.
Gubernur dan seluruh Bupati di wilayah prioritas Papua Barat diminta untuk bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Gubernur dan para Bupati diminta agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing,” pinta Ma’ruf Amin.
“Tahun 2021 ini tinggal 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat,” sambungnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Ia menyampaikan telah diatur kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN tahun anggaran 2021 sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua.
Secara umum, rencana tersebut telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian atau lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada tahun anggaran 2022. Pada APBN tahun anggaran 2022, untuk pendanaan rencana aksi Inpres 9/2020 telah di anggarkan untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” jelasnya.
Sementara itu dijelaskan juga oleh Wapres terkait perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021. Kebijakan tersebut mengatur penyusunan regulasi yang di arahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi dan memberi afirmasi serta melindungi hak dasar orang asli Papua (OAP).
Selain rapat koordinasi dengan Gubernur dan lima Bupati yang berada di wilayah Papua Barat, Wapres berkesempatan meninjau Pasar Tradisional Arfai dan dilanjutkan dengan IMKM.
Wapres dalam kunjungannya ke Papua Barat didampingi Mendagri, Menkopolhukam, Menaker, Menteri KKP, Menteri Koperasi dan UKM serta Bapennas.
Tinggalkan Balasan