Warga 7 Suku di Timika Tuntut Jadi Relawan PON XX Papua

Sekelompok warga mengatasnamakan tujuh suku lakukan aksi demo di depan Sekretariat PB PON XX Sub Mimika Bidang SDM, Sabtu (4/8/2021). (Foto: Ist/Seputarpapua)
Sekelompok warga mengatasnamakan tujuh suku lakukan aksi demo di depan Sekretariat PB PON XX Sub Mimika Bidang SDM, Sabtu (4/8/2021). (Foto: Ist/Seputarpapua)

TIMIKA | Sekelompok warga Orang Asli Papua (OAP) yang mengatasnamakan 7 suku pada Sabtu (4/9/2021) mendatangi Sekretariat Sub PB PON XX Mimika Bidang SDM menuntut direkrut sebagai relawan PON.

Tujuh suku yang dimaksud pendemo ini, yakni Amungme, Damal, Dani, Kamoro, Mee, Moni dan Nduga.

Para pendemo menuntut Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar mengeluarkan surat khusus untuk merekrut relawan PON yang berasal dari 7 suku tanpa memberi syarat sertifikat vaksin.

Pendemo juga meminta agar Bupati Omaleng turun langsung tangani relawan tujuh suku.

“Karena hak divaksin atau tidak adalah hak asasi manusia,” kata seorang warga dalam orasinya.

Menurut pendemo itu, meski Pemerintah pusat memiliki peraturan yang sudah ditetapkan, namun pemimpin daerah mempunyai hak khusus dalam mengurus masyarakatnya.

Sehingga pendemo menuntut agar dilibatkan dalam PON XX Papua 2021 sebagai relawan tanpa syarat memiliki sertifikat vaksin.

“Kami warga tujuh suku ini tuan rumah. Jadi harus (punya) banyak porsi dalam menjadi relawan. Jika tidak, pindahkan saja PON ke daerah lain,” tegas pendemo.

Ketua Panitia Perekrutan Relawan SUB PB PON Mimika, Yuda Noya saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya tidak dapat memastikan dapat penuhi tuntutan warga itu.

Sebab dijelaskannya, panitia yang terlibat juga harus mengikuti arahan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Bupati. Terutama terkait salah satu syarat mutlak adalah wajib vaksin bagi calon relawan PON XX di masa pandemi ini.

“Itu bukan kita di Timika saja, tapi diarahkan dari pusat yaitu dari Kementerian. Kami juga sebagai panitia harus vaksin, makanya untuk relawan juga sama harus divaksin,” terang Yuda saat ditemui di Sekretariat Sub PB PON XX Mimika Bidang SDM, Sabtu (4/9/2021).

“PON merupakan perhelatan Nasional, dalam hal ini yang datang ke Timika pastinya tamu dari berbagai provinsi se-Indonesia khususnya yang sesuai dengan sembilan cabang olahraga (cabor) yang dilaksanakan di Timika,” tambahnya.

Karena alasan inilah, dikatakan Yuda, panitia sampaikan kepada pendemo bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diputuskan sebelum meminta arahan dari Bupati Eltinus Omaleng yang juga merupakan Ketua Umum Sub PB PON XX Mimika.

“Kami sebagai panitia sifatnya hanya bisa menerima aspirasi tersebut dan tentunya aspirasi itu akan kami lanjutkan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi,” kata Yuda.

“Kami sebagai panitia juga ada yang baru divaksin beberapa hari lalu, karena kitapun diperhadapkan dengan aturan untuk terbentuknya imunitas tubuh. Apalagi PON ini benar-benar ditail, di bagian-bagian terkecilpun harus benar-benar harus divaksin, karena semua tamu PON yang hadir, baik atlet, official bahkan relawannya juga pastinya sudah divaksin,” terangnya.

Aspirasi itu kata Yuda, mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM). Sehingga pihaknya pun tidak memaksakan para warga itu untuk divaksin.

Tapi di sisi lain, pendaftaran relawan ini dilakukan melalui sistem pendaftaran online. Dalam data tersebut, NIK pada KTP secara otomatis terintegrasi dengan data vaksinasi.

Sehingga, jika berkas dimasukan dan didapati bahwa pelamar belum divaksin, maka secara otomatis pendaftaran ditolak dalam sistem itu.

“Ini bukan kita yang tolak. Tapi ini sistem. Pemahaman ini yang harus kita berikan ke adik-adik yang lakukan demo ini,” pungkasnya.

reporter : Yonri
editor : Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.