Warga Kelurahan Otomona Keluhkan Sistim Drainase yang Buruk Kepada Legislator Mimika

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
ARAHAN | Elminus B Mom saat menyampaikan arahan kepada masyarakat pada Reses I Tahun 2021. (Foto: Muji/SP)
ARAHAN | Elminus B Mom saat menyampaikan arahan kepada masyarakat pada Reses I Tahun 2021. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Warga RT 20, Kelurahan Otomona, Kabupaten Mimika, Papua, mengeluhkan buruknya drainase dan masih ada lorong-lorong di wilayah itu yang belum diaspal. Padahal lokasi pemukiman mereka berada di tengah kota.

Keluhan ini disampaikan kepada anggota DPRD Mimika, Elminus Mom saat melakukan Reses I di Jalan Pendidikan Jalur 7, pada Kamis (8/4/2021).

Selain drainase dan pengaspalan lorong, masalah kelistrikan, jembatan penghubung antara Jalan Pendidikan dan Serui Mekar juga menjadi aspirasi warga.

Bahkan ada warga yang meminta anak-anak mereka yang Lahir Besar di Timika (Labeti) dapat diperhatikan untuk bisa bekerja di pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Elminus mengatakan, semua aspirasi ini akan menjadi perhatiannya untuk diakomodir dalam pembahasan APBD.

“Tujuan reses ini adalah untuk menjaring aspirasi, tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

“Dari hasil reses ini nanti, akan dibawa ke dalam rapat untuk dijadikan pokok pikiran (pokir), dan diajukan dalam pembahasan RAPBD,” katanya.

Meski demikian, Elminus menuturkan, sebagai wakil rakyat dirinya hanya memiliki tugas menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah. Selebihnya pemerintah yang memegang kendali, karena menyangkut dengan anggaran.

“Kalau aspirasi yang jadi pokir ini tidak diakomodir pemerintah, dan pemerintah malah menjalankan program yang tidak masuk akal, maka kami Dewan akan mempertanyakan. Apa kemanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa pokir-pokir Dewan ini merupakan keluhan masyarakat yang ingin merasakan pembangunan. Bukan Dewan yang membuat atau mengada-ada. Sehingga diharapkan ini jadi perhatian oleh pemerintah daerah.

“Tahun kemarin pokir tidak dijalankan karena ada recofusing anggaran, untuk penanganan Covid-19. Namun untuk 2022 nanti, pokir Dewan harus jadi perhatian, termasuk di 2021 ini,” ujarnya.

“Kalau tidak diakomodir, maka kami akan banyak hutang kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami akan kawal apa yang jadi pokir Dewan,” ungkapnya.

Reporter: Mujiono
Editor: Batt
Berita Terkait
Baca Juga