TIMIKA | Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama tenaga guru mereka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang berlangsung sehari di salah satu hotel di Timika, Sabtu (23/9/2023).
Tujuan FGD ini untuk mendapatkan masukan darinpara guru dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan pada sekolah-sekolah dibawah naungan YPK mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.
Hadir dalam kegiatan itu para Pengurus YPK di Tanah Papua mulai dari Ketua Badan Pengurus (BP) YPK di Tanah Papua Joni Y. Betaubun, Ketua Dewan Pengawas Kristhina R. I. Luluporo, Direktur Eksekutif Dra. Christina Widiastuti serta pengurus lainnya.
FGD ini salah satu terobosan yang dilakukan YPK di Tanah Papua dengan cara mendatangi langsung seluruh kabupaten/kota di tanah Papua.
Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun menyampaikan, selama 61 tahun mengabdi di tanah Papua, YPK di Tanah Papua telah berkontribusi nyata dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) terkhusus orang asli Papua (OAP), melalui pelayanan pendidikan dasar dari kota hingga ke pelosok kampung.
Joni mengatakan bahwa sekolah-sekolah YPK tak hanya bertugas sebagai penyelenggara pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk membentuk nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, dan keterampilan.
Joni yang juga selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura itu, menyebut bahwa pendidikan pada sekolah-sekolah dibawah naungan YPK bukan hanya untuk penguasaan informasi dan pengetahuan, tetapi termasuk formasi dan pembentukan kepribadian anak agar terjadi transformasi diri para peserta didik.
Saat ini, YPK telah mengelola 856 satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dengan jumlah siswa sebanyak 84.854.
Kehadiran YPK tentunya memiliki tujuan inti yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menata budaya OAP.
“Fenomena saat ini, sekolah atau lembaga pendidikan YPK di Tanah Papua mulai ditinggalkan, bahkan banyak yang mulai tutup dan tidak terurus dengan baik. Artinya, kondisinya sedang tidak baik-baik saja baik internal maupun eksternal,” katanya.
YPK di Tanah Papua menghadapi tantangan relevansi, sehingga perlu mendefinisikan ulang keunggulan dan ke-khas-annya, serta harus berani melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik.
Karena itu Badan Pengurus YPK di Tanah Papua bergerak cepat dan melaksanakan beberapa kali FGD pada beberapa wilayah pelayanan, dan itu sendiri telah memiliki hasil diagnosis yang berbasis data.
“Sekarang pemerintah memberikan fasilitas sebesar-besarnya kepada dunia pendidikan. YPK sudah harus membuat kekhasan keunggulan yang lain. Kata kuncinya adalah, harus berbasis data, merubah budaya dan ada ukuran-ukuran kinerja juga target. YPK harus berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain untuk saling menguatkan,” kata Joni.
Ia berharap, peran gereja, komite, pemerintah dan stakeholder lainnya harus berjalan bersama dalam mendukung gerakan penyelamatan sekolah-sekolah YPK yang masih tersisa.
Dalam FGD itu, para guru menyampaikan berbagai keluhan yang dihadapi sekolah-sekolah YPK di Mimika, seperti minimnya fasilitas pendukung termasuk insentif guru yang dianggap masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).
Minimnya fasilitas menjadi salah satu faktor kurangnya minat para orangtua maupun siswa untuk memilih sekolah-sekolah dibawah naungan YPK di Tanah Papua.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis