Komisi A Desak Pemda Mimika Setujui Hibah Daerah untuk Pilkada 2018

Perbesar

TIMIKA I Komisi A DPRD Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika  menyetujui dan segera merealisasikan Nota Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid pada saat pertemuan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika, Andi Ramli dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Mimika, Sihol Parningotan di ruangan Komisi A DPRD Mimika, Selasa (26/9/17).

Saleh mengatakan, DPRD mendesak agar NPHD segera direalisasi, mengingat  Pilkada merupakan agenda nasional yang harus dilaksanakan. Karenanya, pemerintah daerah perlu mendukung dana dalam bentuk hibah (NPHD). Dimana realisasi NPHD sendiri batas waktunya secara nasional pada 27 September 2017.

“Dengan adanya anggaran tersebut, KPUD Mimika bisa mempersiapkan tahapan-tahapan Pilkada, mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Seperti pembentukan panitia pemilihan distrik (PPD) di 18 distrik,” kata Saleh.

Saleh menjelaskan, pada pertemuan dengan KPUD beberapa waktu lalu, anggaran yang diajukan Rp80 miliar. Dari anggaran tersebut  dilakukan rasionalisasi oleh pemerintah daerah menjadi Rp50 miliar. Jumlah dana tersebut dinilai sangat wajar. Tetapi kalau anggaran tersebut dinilai masih kurang, maka  pemerintah bisa mengajukan ke DPRD.

“Intinya DPRD akan mendukung dan membantu terselenggaranya Pilkada di Mimika bisa berjalan dengan lancar. Karena ini hajat nasional yang harus dilaksanakan di daerah pada 2018 nanti,” tuturnya.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Mimika, Andi Ramli mengatakan, untuk masalah NPHD rencananya besok, Rabu 27 September 2017 akan ada penandatanganan di Provinsi. Dimana untuk pelaksanaan tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mengundang semua pihak, baik itu Kapolda, Pangdam, DPRP, MRP, KPU, bupati seluruh Papua, KPU se-Papua, Bawaslu, Kapolres se-Papua, dan Dandim se-Papua.

“Setelah ada pertemuan dengan Gubernur, maka untuk daerah akan mengikuti. Dan kami sudah menyiapkan dokumen NPHD untuk diajukan ke Bupati. Tapi perlu diketahui Bupati memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan Pilkada 2018 nanti,” katanya.

Sedangkan Kabag Hukum Setda Mimika, Sihol Parningotan mengatakan, apa yang dikhawatirkan semua merasakan. Sekda Ausilius You pun sudah menghubungi  Bupati sebelum pertemuan ini. Dimana rencananya, Sekda akan ke Jakarta untuk mendiskusikan NPHD ini dengan Bupati.

“Intinya kami sudah siapkan dokumen untuk NPHD yang akan diajukan  ke Bupati. Sehingga, kami sampai saat ini masih menunggu petunjuk Bupati,” ungkapnya. (mjo/SP)