Sejumlah Kepala Distrik di Asmat Terancam Diberhentikan

Perbesar

ASMAT | Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos menegaskan, akan memberhentikan sejumlah kepala distrik (Kadistrik) yang dinilai tidak mampu bekerja.

“Bagi kepala distrik yang tidak mampu bekerja, saya akan istirahatkan dari jabatannya,” tegas bupati ketika membuka Rapat Kerja Kepala Distrik se-Kabupaten Asmat, Selasa (10/11/2017).

Bahkan, bupati sangat menyayangkan sikap  Kadistrik Fayit yang menyebarkan informasi tidak benar dan memprovokasi masyarakat sehingga berdampak pada stabilitas situasi keamanan di distrik tersebut.

Bagaimana tidak, kata bupati, sebelum Sensus dilakukan, Kadistrik Fayit justru mengehembuskan isu di masyarakat jika ada dua kapal perang yang sandar di Pelabuhan Agats dan akan berlayar ke Distrik Fayit.

Akibat dari informasi tersebut, menurut bupati, masyarakat menjadi takut dan berdampak pada tidak berjalannya dengan baik pelaksanaan Sensus di distrik tersebut.

“Waktu saya ke Fayit, sebagian besar masyarakat takut dan lari masuk hutan. Saya peroleh informasi dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa kepala distrik menyebarkan informasi ada dua kapal perang sedang menuju Fayit. Isu ini berdampak terhadap kegiatan sensus di Fayit,” kata bupati, sembari menambahkan jika dirinya sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga situasi Kamtibmas di Distrik Fayit kembali normal.

“Nanti ada sanksi bagi kepala distrik dan aparat kampung di sana,” tegas bupati.

Contoh kasus di Fayit, kata bupati,  menunjukkan ketidakmampuan Kadistrik memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya.

“Tidak hanya Fayit ada banyak kepala distrik dinilai tidak mampu bekerja. Sudah satu tahun, jadi evaluasi. Saya akan tindak tegas untuk beberapa kepala distrik. Akan kita istirahatkan begitu. Kita berikan kepada orang yang mau bekerja dengan setulus hati, bukan membawa isu-isu tidak benar,” ujar bupati.

Bupati menambahkan, tugas utama Kadistrik adalah memastikan negara selalu hadir untuk rakyatnya. Tidak ada satu pemerintahan pun yang ingin menyusahkan atau mencelakakan masyarakatnya.

“Kecuali bagi mereka yang secara nyata dan benar ingin melakukan hal-hal provokasi, memecah belah persatuan dan kesatuan, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Orang-orang seperti ini baiknya diistirahatkan saja,” tegas bupati. (NT/SP)