Pangdam dan Kapolda Marah Besar Mimika Tak Siap Urus Pengungsi

Perbesar

TIMIKA | Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar marah besar lantaran Pemkab Mimika tak siap mengurus rakyatnya yang dievakuasi pasca penyanderaan di Tembagapura.

Kedua pimpinan tertinggi TNI dan Polri di Papua ini kecewa berat begitu melihat ketidak siapan Pemkab Mimika di lokasi penampungan sementara untuk 800an warga pengungsi di gedung Eme Neme Yauware, Timika, Senin (20/11) siang.

Kekecewaan Pangdam dan Kapolda memuncak setelah tidak ada satupun pejabat Pemkab Mimika berada di lokasi penampungan dan melakukan persiapan berbagai kebutuhan untuk menyambut ratusan warga dari Banti Tembagapura.

“Mana ini Pemda, bagaimana kesiapan di sini (lokasi pengungsian). Tidak ada apa-apa yang dilakukan, dipersiapkan oleh Pemda di sini,” kata Kapolda bertanya dengan nada meninggi kepada Wakapolres Mimika Kompol Arnolis Korowa.

Beberapa saat setelah Pangdam dan Kapolda tiba, barulah Asisten II Setda Mimika Marthen Paiding bersama Kepala Kesbangpol Andi Ramli disusul beberapa pejabat lainnya mulai berdatangan. Para pejabat inipun langsung “disemprot” oleh kedua Jenderal bintang dua setelah mencoba memberikan penjelasan.

Pangdam Mayjen TNI George Enaldus Supit menegaskan, Pemkab dan DPRD Mimika beserta para pejabatnya kurang berperan selama proses evakuasi ratusan warga yang terisolasi di Banti, Utikini, dan Kimbeli, Tembagapura.

“Yang kami urus ini adalah bapak-bapak punya masyarakat. Ini tanggung jawab Pemda. Jangan semuanya diserahkan kepada TNI dan Polri, mana peran Pemda. Selama tiga minggu masalah ini, tidak ada Bupati dan Ketua DPRD yang datang ke Tembagapura,” tegas Pangdam.

Kepedulian Pemkab Mimika kepada masyarakatnya benar-benar patut dipertanyakan ketika berbagai masalah muncul terutama kasus penyanderaan ratusan warga di Tembagapura selama tiga pekan, namun justru Bupati Mimika Eltinus Omaleng ternyata sedang berada di luar negeri.

“Sudah dengar akan ada masyarakat yang akan diturunkan dari Tembagapura dan kami sudah menginformasikan hal itu, tapi kesiapannya tidak ada. Itu yang saya sesalkan,” ujar Pangdam.

Menurut Pangdam, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkab Mimika untuk mengurus warganya yang saat ini harus mengungsi dari Tembagapura karena ancaman kelompok bersenjata di sana.

“Air bersih, MCK, terutama bahan makanan dan pelayanan kesehatan itu yang harus diprioritaskan. Saya minta Pemda Mimika perlu memanusiakan masyarakatnya”

“Jangan seolah-olah semuanya diserahkan penuh kepada TNI dan Polri. Kalau ada gangguan keamanan, kami yang masuk. Tapi untuk urusan penghidupan masyarakat, itu peran Pemda,” tandasnya.

Kapolda Boy Rafli menambahkan, bahwa Pemkab Mimika harus lebih aktif berperan dalam mengurus warga pengungsi dari Banti. Fasilitas memadai harus ada di Posko pengungsian untuk menangani para pengungsi yang notabene masyarakat asli Papua.

“Kami datang untuk mendorong kesiapan Pemda, makanya kami datang mengecek langsung kesiapan mereka sudah sejauhmana. Ternyata saat kami datang pintu masih ditutup. Belum ada tanda-tanda persiapan sama sekali,” jelas Kapolda.

Kapolda Boy Rafli juga menganjurkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Mimika agar segera bertolak menuju Banti, Kimbeli di Distrik Tembagapura untuk melihat langsung kondisi kehidupan warga yang selama lebih dari tiga pekan terisolasi akibat adanya kelompok bersenjata di wilayah itu.

“Masyarakat yang masih tinggal di Banti, Kimbeli dan lainnya itu juga harus diberikan perhatian yang sama. Makanya kami menyarankan agar Ketua DPRD dan pejabat Pemda Mimika segera ke sana melihat langsung kondisi riil masyarakat dan mempersiapkan sarana emergency yang diperlukan,” katanya.

Adapun sebanyak 800an lebih warga asli Papua yang bermukim di Kampung Banti, Distrik Tembagapura telah dievakuasi ke Timika, Senin (20/11) sore tadi, untuk mendapatkan layanan kesehatan, bahan makanan dan pendidikan bagi anak-anak mereka, serta akan menjalani ptoses pemulihan traumatis. (rum/SP)