Bawaslu Nabire Gelar Rakor Pembentukan Pengawas TPS

Perbesar

NABIRE, Seputarpapua.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk persiapan pemilihan serentak tahun 2024 di Hotel Delafista di Jalan Kusuma Bangsa, Kali Susu, Nabire, Selasa (17/9/2024).

Rakor pembentukan PTPS tingkat Kabupaten Nabire, Papua Tengah dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, Gian Mario Kapissa, dan Komisioner Bawaslu, Antonius Wambraw dan diikuti anggota Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dari 15 Diatrik yang tersebar di Kabupaten Nabire.

Ketua Bawaslu Papua Tengah, Markus Madai menekankan pentingnya pelaksanaan pembentukan PTPS oleh Panitia Pengawas Distrik (Pandis) di setiap Kampung atau Kelurahan. Menurut Madai, fokus prima petugas pengawas TPS adalah melakukan pengawasan di tingkat TPS selama Pilkada serentak berlangsung.

“Pembentukan pengawas TPS ini sangat penting karena mereka akan berhadapan dengan pemilih tingkat TPS. Jadi mereka akan diawasi ditingkat TPS,”kata Markus Madai.

Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire ini menerangkan, pembentukan pengawas TPS dilakukan setelah KPU Kabupaten resmi menetapkan jumlah Data Pemilih Tetap (DPT).

“Jadi Pandis bisa merekrut ketika KPU Kabupaten Nabire menetapkan DPTnya, karena berpatokan pada jumlah TPS yang ada di Kabupaten Nabire,”jelas Madai.

Sementara Ketua Bawaslu Nabire, Gian Mario Kapissa mengingatkan kepada Pandis agar menghindari pendekatan kolusi dan nepotisme saat merekrut pangawas TPS.

“Jadi bapa dan ibu jangan melihat, ini tanta punya anak, ini om punya saudara, dan ini nene punya keponakan tetapi melihat dari kualitas pengawas. Karena anda adalah Pandis yang dipercayakan oleh negara maka, bapa dan ibu jangan melihat dari hubungan keluarga atau kerabat terdekat,”tegas Mario.

Selain itu, Mario juga meminta Pandis untuk teliti dalam pemilihan pengawas TPS. Karena dinilai tim pemenang para kandidat bupati dan wakil bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur berpotensi akan berpolitisasi didalam.

“Bapa ibu harus melihat baik alamat yang jelas lalu pilih. Jangan sampai tinggal ditempat lain baru pengawas TPSnya di kelurahan lain kan bermasalah jadi harus selektif,”kata Mario.

Mario berharap kepada Pandis agar terus mendorong para pengawas TPS supaya dapat mengeluarkan himbauan kepada petugas pemungutan suara (PPS) agar tidak terjadi masalah.