MERAUKE, Seputarpapua.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Selatan mengkhawatirkan masalah kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah distrik di Provinsi Papua Selatan akan berdampak terhadap proses dan tahapan distribusi logistik Pilkada serentak 2024.
Dilaporkan kelangkaan dan kesulitan BBM terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Mappi, dan juga di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Ketua KPU Papua Selatan, Theresia Mahuse dalam laporannya saat pertemuan bersama pemerintah daerah di Desk Pilkada Papua Selatan, Kamis (21/11/2024), mengatakan bahwa persoalan kelangkaan BBM di sejumlah distrik di Kabupaten Mappi akan menghambat kelancaran distribusi logistik Pilkada di kabupaten itu.
Theresia mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa harga BBM jenis pertalite di Distrik Haju dan Asue mencapai angka Rp30.000 hingga Rp50.000 per liter atau yang dikemas dalam botol air mineral.
“Padahal KPU Mappi sudah menjadwalkan pendirtibusian logistik Pilkada dimulai Jumat besok, yang mana diawali dengan Distrik Haju dan Asue Tetapi yang menjadi kendala, BBM di Mappi langka dan sulit didapatkan,” ujar Theresia Mahuse dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah di Desk Pilkada Pemprov Papua Selatan.
Menurut dia, permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak ini sebenarnya masalah klasik, sebab kondisi yang sama pernah terjadi pada Pemilu 2024 lalu. Akibat kelangkaan BBM, KPU cukup sulit dalam mendistribusikan logistik ke distrik-distrik,
“Kelangkaan BBM hampir terjadi di semua distrik Mappi. Sepertinya setiap mau Pemilu ada masalah kelangkaan BBM. Kami berharap hal ini bisa menjadi perhatian bersama, baik Pertamina, pemerintah dan stakeholder yang ada,” ujarnya.
Theresia mengatakan kesulitan bahan bakar minyak juga terjadi di Distrik Waan dan Padua, Kabupaten Merauke. BBM yang didistrubiskan di sana langsung habis. Masalah ini harus segera diatasi, sehingga tidak mengganggu proses distribusi logistik di dua distrik itu. Apabila logistik tidak sampai di TPS tepat waktu, maka dapat dipastikan pelaksanaan Pilkada akan terhambat.
Selain persoalan BBM, tambah Theresia, beberapa persoalan lain seperti terkait keamanan dikhawatirkan juga dapat menghambat dan mengganggu proses dan tahapan Pilkada di Papua Selatan.
“Kericuhan yang sempat terjadi pasca pengumuman tes CPNS di Mappi membuat penyelenggara Pilkada merasa khawatir akan berdampak pada pesta demokrasi. Hal ini perlu diantisipasi bersama dan diharapkan Pilkada serentak 2024 di Papua Selatan dapat berjalan aman, lancar, dan damai,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis