Laurensius Menilai TGPF Tidak Independen Ungkap Penembakan Pdt Yeremia

Perbesar

Lukas meminta agar pemerintah memberikan mandat kepada tim independen yang netral, terutama gereja.

“Sebaiknya dari gereja, Komnas HAM yang datang. Tidak boleh TNI dan Polri yang datang,” pintanya.

Ia lalu minta jika negara tak mampu menyelesaikan kasus ini, lebih baik izinkan tim dari PBB datang ke Intan Jaya untuk melakukan investigasi.

“Ini kepentingan apa? Sudah jelas-jelas aparat keamanan yang bunuh Bapak (Pdt. Yeremia Zanambani). Ada saksi hidup beberapa hamba Tuhan dan istri almarhum, baru TNI dan Polri yang datang. Mereka mau ambil data apa? Pelaku mau adili pelaku kah?. Intinya tim itu kami tolak. Kalau boleh PBB saja yang datang ke sini,” tegasnya.

Senada ditegaskan Pendeta Karel Nulini, ketua Klasis Hitadipa, dan Pendeta Yahya Sani selaku penasehat gereja di Wilayah Tiga GKII Intan Jaya.

“Kami dengar kalau Menkopolhukam ada bentuk tim untuk usut kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia dari Jakarta, itu bagus, tetapi salahnya dalam tim semua tentara dan polisi. Kalau sudah begini percuma saja. Mereka bikin tambah takut masyarakat. Sekarang saja gereja masih kosong, jemaat tidak kembali lagi. Lalu, tentara dan polisi datang untuk apa?” ujar Karel.

Karel dan Yahya bahkan mendesak, tim bentukan Menkopolhukam dibubarkan dan segera bentuk tim yang netral.

“Tim dari Jakarta itu dibubarkan dan bentuk tim netral seperti Komnas HAM, tokoh gereja dan libatkan mereka yang kerja untuk kemanusiaan, agar masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Jangan seperti kasus Paniai, Nduga, Wamena, Biak, Abepura dan kasus-kasus yang lain di Papua yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

Editor: Misba